Sembilan dari sepuluh warga Filipina percaya korupsi di negara mereka semakin parah.

Menurut survei triwulan terbaru, 81% warga Filipina menyatakan masalah korupsi memburuk sejak hukum darurat (martial law) diterapkan.

Sekitar 49% responden menyatakan baik Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sama-sama bertanggung jawab atas dugaan realokasi anggaran senilai ₱1 triliun.

Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, 2024, dan 2025, terdapat penyisipan dan pengalihan anggaran senilai ₱1,4 triliun yang digunakan untuk proyek pengendalian banjir, lebih dari 400 di antaranya adalah proyek “hantu” atau fiktif.

Mayoritas warga Filipina juga percaya Kongres dan Presiden Filipina harus dimintai pertanggungjawaban atas ketidakberesan dalam proyek pengendalian banjir, bukan hanya kontraktornya.

Sekitar 29% responden menyatakan Presiden Marcos harus mengundurkan diri, sementara 27% merekomendasikan Wakil Presiden Sara Duterte untuk menggantikannya sesuai aturan suksesi.

Meski demikian, hanya 19% yang menginginkan Presiden Marcos digulingkan, sementara 15% lebih memilih junta militer di negara tersebut.

Akibat korupsi, 58% warga Filipina menginginkan dana Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) dialihkan ke pendidikan, 35% menyebutkan untuk kesehatan, dan 31% untuk pertanian.

Hukum Darurat (Martial Law)

Hukum darurat (martial law) bukanlah tempat fisik melainkan konsep hukum yang menggambarkan pemberlakuan sementara kontrol militer langsung atas fungsi-fungsi sipil. Ini biasanya dideklarasikan selama keadaan darurat seperti perang, bencana alam, atau kerusuhan sipil, yang menangguhkan hukum biasa dan kebebasan sipil. Secara historis, hukum darurat telah digunakan pemerintah untuk memulihkan ketertiban, meski penerapannya sering kontroversial karena dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah majelis rendah dari Kongres Amerika Serikat, dibentuk oleh Konstitusi pada tahun 1789. Lembaga ini dirancang untuk mewakili rakyat secara langsung, dengan perwakilan berdasarkan populasi negara bagian, dan bertanggung jawab untuk menginisiasi semua RUU pendapatan serta melakukan pemakzulan terhadap pejabat federal.

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan sebuah RUU legislatif yang disahkan oleh Kongres AS. Ini adalah undang-undang utama yang memberikan pemerintah federal wewenang hukum untuk mengeluarkan uang dan mendanai operasinya untuk satu tahun fiskal. Sejarahnya berakar pada klausul anggaran Konstitusi, yang memberikan Kongres kekuatan atas anggaran, dan disahkan setiap tahun untuk menentukan pengeluaran pemerintah.

Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH)

Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) adalah badan pemerintah utama Filipina yang bertanggung jawab atas perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur nasional, khususnya jalan dan jembatan. Lembaga ini secara resmi didirikan pada tahun 1868 selama periode kolonial Spanyol dan telah berevolusi melalui berbagai reorganisasi untuk menjadi pelaksana utama program pekerjaan umum negara. Misi DPWH adalah menyediakan dan mengelola fasilitas serta layanan infrastruktur berkualitas yang vital bagi pembangunan ekonomi nasional.