462 properti musuh di 11 distrik di Mumbai dan Maharashtra, yang telah berada di bawah kendali pemerintah selama bertahun-tahun, kini sedang dipersiapkan untuk dilelang kepada publik. Pemerintah pusat dan negara bagian sama-sama mempercepat proses menjadikan properti-properti ini milik publik dan kemudian menjualnya. Ini bukan hanya peluang besar bagi pemerintah untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga langkah signifikan untuk menyelesaikan sengketa hukum puluhan tahun yang terkait dengan properti-properti ini. Pertanyaannya adalah: properti apa saja ini, bagaimana mereka bisa dikendalikan pemerintah, dan bagaimana orang biasa bisa membelinya?
Di daerah mana saja 462 properti ini berada?
Sebagian besar dari 462 properti yang teridentifikasi di Mumbai terletak di area-area terkemuka kota. Properti-properti ini mencakup 181 di pinggiran Mumbai, 78 di Pulau Mumbai, 90 di Thane, 77 di Palghar, dan beberapa properti di distrik seperti Chhatrapati Sambhajinagar, Jalgaon, dan Ratnagiri. Termasuk di dalamnya beberapa banglo tua, gedung bioskop, rumah petak (chawl), dan flat, seperti gedung Diana Talkies di Tardeo, Bori Chawl House, dua gedung di Colaba, Moti Cinema, dan Kale Khan Chawl di Kandivali. Setelah amendemen Undang-Undang pada 2017, penghitungan dan pemantauan properti-properti ini dipercepat.
Bagaimana pemerintah mempersiapkan lelang?
Persiapan untuk melelang properti semacam ini di Mumbai semakin intensif. Penjaga Properti Musuh untuk India (Custodian of Enemy Property for India / CEPI) dan pemerintah negara bagian bekerja sama untuk menyusun catatan lengkap properti-properti ini. Selain itu, Departemen Pendapatan telah mengumpulkan informasi tentang gugatan hukum, perambahan, dan penyewaan terkait setiap properti. Menurut pejabat, pekerjaan ini hampir selesai, dan segera kolektor dari setiap distrik akan mempublikasikan daftar properti ini di situs web mereka. Pemerintah bertujuan untuk menyederhanakan dan membuat proses lelang menjadi transparan dengan menghilangkan perambahan dan memberikan hak yang jelas kepada penghuni.
Apa itu Hukum Properti Musuh?
Properti Musuh merujuk pada properti yang ditinggalkan di India oleh warga negara dari negara yang berperang melawan India atau anggota keluarga mereka. Selama pemisahan tahun 1947, perang India-Pakistan 1965, dan perang 1971, banyak orang pindah ke Pakistan atau China. Akibatnya, tanah, bangunan, toko, atau bisnis mereka yang tersisa jatuh ke dalam kendali pemerintah India. Kemudian, semua properti ini disebut “Properti Musuh.”
Undang-Undang Properti Musuh tahun 1968 menunjuk seorang “Penjaga Properti Musuh” untuk mengawasi properti-properti ini. Menurut undang-undang ini, tidak ada individu yang dapat mewarisi properti ini, juga tidak dapat dijual atau dialihkan. Penggunaan dan pemeliharaannya sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah.
Apa yang berubah dengan amendemen 2017?
Pada 2017, pemerintah membuat amendemen signifikan terhadap undang-undang ini. Ditegaskan bahwa bahkan jika pemilik asli atau keluarga mereka menjadi warga negara India, mereka tidak akan berhak atas properti-properti ini. Selain itu, pengadilan dilarang mengadili sengketa terkait properti ini. Lebih lanjut, setelah amendemen, pemerintah memutuskan bahwa properti ini dapat dijual, dan hasilnya akan masuk ke rekening pemerintah.
Pemerintah pusat kini bersiap untuk memperkenalkan perubahan lain untuk mendefinisikan dengan jelas hak-hak penyewa dan penghuni serta mempercepat proses lelang. Meskipun amendemen baru ini mungkin membutuhkan waktu untuk diterapkan, ini akan menghilangkan hambatan hukum.
Apa manfaat dari lelang ini?
Secara keseluruhan, pemerintah India memegang sekitar 12.611 properti musuh, dengan jumlah tertinggi di Uttar Pradesh dan Bengal Barat. Melelang properti-properti ini dapat menghasilkan pendapatan ribuan crore rupee bagi pemerintah. Selain itu, di kota-kota dengan real estat mahal seperti Mumbai, ini bisa menjadi peluang signifikan bagi sektor properti.
Namun, sengketa hukum dan masalah terkait penyewa sejauh ini menjadi hambatan besar. Jika lelang berhasil, ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah tetapi juga memberikan kehidupan baru bagi bangunan-bangunan bersejarah yang signifikan ini yang telah ditutup selama beberapa dekade.
