Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman kepada Rudy Kurniawan (RK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dari fraksi PDIP, berupa pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan dibacakan pada Rabu (15/10/2025) dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta pidana penjara 13 tahun untuk RK. Kasus ini berawal dari laporan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih pelajar SMP di Depok.

Dalam pertimbangan putusannya, pengadilan menyatakan RK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan membujuk dan menipu korban untuk melakukan perbuatan cabul.

“Terpidana, Rudy Kurniawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tipu muslihat dan membujuk seorang anak untuk bersetubuh dengannya,” ujar hakim saat membacakan putusan.

Hakim juga menguraikan beberapa hal yang memberatkan dalam kasus ini. Sebagai wakil rakyat, RK seharusnya menjadi contoh moral bagi masyarakat, bukan malah melakukan perbuatan yang mencoreng martabat lembaga legislatif. Selain itu, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan berpotensi merusak masa depan anak tersebut.

“Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali terhadap anak di bawah umur. Ia juga tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan,” lanjut hakim.

Sementara itu, hal yang meringankan menurut majelis hakim adalah sikap sopan terdakwa selama persidangan dan fakta bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa menyampaikan bahwa timnya masih akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.

“Kami masih memikirkannya,” katanya singkat usai persidangan.

Pengadilan Negeri Depok

Pengadilan Negeri Depok adalah pengadilan umum tingkat pertama di Indonesia, yang didirikan setelah Depok memperoleh status kota pada tahun 1999. Pengadilan ini menangani perkara perdata dan pidana untuk wilayah hukumnya, beroperasi di bawah Mahkamah Agung RI sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

DPRD Kota Depok

DPRD Kota Depok adalah badan legislatif daerah Kota Depok di Jawa Barat, Indonesia. Dewan ini dibentuk setelah kota ini secara resmi menjadi daerah otonom pada tahun 1999. DPRD bertanggung jawab untuk membuat peraturan daerah, penganggaran, dan mengawasi pemerintah eksekutif kota.

Fraksi PDIP

Fraksi PDIP mengacu pada kelompok parlementer Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Partai ini didirikan pada 1973 melalui penggabungan partai-partai nasionalis dan Kristen yang diamanatkan negara, dan kemudian dihidupkan kembali di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, yang menjadi presiden kelima Indonesia. Fraksi ini merupakan kekuatan dominan dalam politik Indonesia, menganut nasionalisme sekuler dan keadilan sosial, serta memegang kursi terbanyak di legislatif nasional.

Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum bukanlah tempat fisik atau situs budaya, melainkan pejabat atau kantor hukum yang mewakili negara dalam proses pidana. Peran ini berakar dari masyarakat kuno, tetapi kantor penuntut umum modern sebagian besar dikembangkan di Eropa abad ke-19 untuk menstandarisasi dan memberikan ketidakberpihakan dalam penuntutan pidana. Fungsinya adalah mewakili kepentingan publik dengan menyelidiki kejahatan dan menyajikan bukti di pengadilan terhadap orang yang dituduh.