Ambisi senilai $130 Miliar dan Hambatan yang Harus Segera Diatasi.
Keterbatasan Model Lama
Di Forum Ekonomi Vietnam 2026, lampu kilat kamera tak henti menyala saat visi baru untuk masa depan ekonomi Vietnam dipaparkan. Cerita tentang tekstil murah atau perakitan elektronik sudah ditinggalkan; para pembuat kebijakan dan elit teknologi kini fokus pada satu target ambisius: mengubah kecerdasan buatan (AI) menjadi infrastruktur produksi inti negara.
Kegembiraan ini bukannya tanpa dasar. Menurut laporan Vietnam AI Economy 2025, AI diproyeksikan berkontribusi hingga $130 miliar terhadap PDB Vietnam pada tahun 2040. Lebih lanjut, sebuah proposal strategis baru bernama AI-X menetapkan target yang lebih tinggi: kontribusi sebesar $150-$250 miliar pada tahun 2045.
Namun, di balik angka-angka mengesankan ini, terdapat realitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang rumit, memunculkan pertanyaan besar bagi Vietnam: “Akankah ini menjadi pendorong pertumbuhan yang sesungguhnya atau hanya ‘demam’ teknologi lain yang akan terlupakan?”
Ekonomi Vietnam telah lama beroperasi dengan keunggulan tenaga kerja murah dan ekstraksi sumber daya. Tapi “jendela emas” itu perlahan menutup. Biaya tenaga kerja meningkat sementara produktivitas tetap rendah, hanya 7,6% dari level Singapura dan kurang dari setengah level Thailand.
“Dunia menyaksikan terobosan dari negara-negara yang menangkap gelombang teknologi, sementara ekonomi yang lambat beradaptasi berisiko tertinggal jauh. Memilih model pembangunan berbasis sains dan teknologi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan,” sebuah peringatan tegas disampaikan.
 |
Pergeseran ini membutuhkan pemikiran baru. Alih-alih memandang AI sebagai alat bantu yang terpisah, para ahli mengusulkan untuk melihat data sebagai “faktor produksi” baru dan AI sebagai “mesin” untuk mengubah bahan mentah tersebut menjadi nilai tambah.
Pulau-Pulau Teknologi
Vietnam tidak kekurangan titik terang. Korporasi seperti FPT, Viettel, dan Vingroup berupaya membangun pusat litbang dan mengumumkan riset kelas internasional. Dengan lebih dari 765 startup AI, Vietnam saat ini menempati peringkat ke-2 di Asia Tenggara untuk jumlah startup di bidang ini, hanya di bawah Singapura.
Tapi “pulau-pulau” sukses ini belum membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Hambatan terbesar terletak pada sumber daya manusia. Setiap tahun, Vietnam meluluskan 60.000 insinyur teknologi informasi, tetapi hanya sekitar 300 yang dianggap sebagai ahli AI sejati. Selain itu, kurangnya infrastruktur superkomputer dalam negeri memaksa bisnis menyewa layanan dari AWS atau Google Cloud dengan biaya tinggi.
“Kita perlu beralih dari pola pikir ekonomi data ke pola pikir ekonomi AI. AI harus menjadi infrastruktur produksi inti, mirip dengan listrik di era ekonomi industri atau internet di era ekonomi digital,” demikian penilaian yang diberikan terkait kerangka strategis AI-X yang diusulkan dengan 8 pilar dan 50 aksi.
 |
Sandbox atau Penghalang?
Sementara Singapura telah memiliki kerangka tata kelola AI sejak tahun 2019, sistem hukum Vietnam masih dalam tahap “penyelesaian”. Keputusan tentang perlindungan data pribadi memberikan hak kepada pengguna untuk mengontrol, memutuskan, dan mewajibkan platform digital seperti Zalo, Facebook, bank digital, platform e-commerce… untuk transparan dalam mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data…
Namun, kurangnya mekanisme sandbox yang jelas menyebabkan banyak startup AI di bidang kesehatan atau keuangan ragu-ragu menghadapi proses persetujuan yang panjang. Menurut survei tahun 2024, hanya sekitar 12% usaha kecil dan menengah (UKM) yang pernah mencoba aplikasi AI, dan tingkat keberhasilan setelah satu tahun berada di bawah 5%. Angka ini sangat kontras dengan tingkat lebih dari 50% di Singapura, di mana pemerintah langsung mensubsidi UKM untuk adopsi teknologi.
Sejarah teknologi telah membuktikan bahwa setiap siklus inovasi hanya berlangsung beberapa tahun. Jika tidak dapat mencapai otonomi dalam data dan algoritma, Vietnam akan terus jatuh ke dalam skenario lama: menjadi pasar konsumen yang bergantung pada teknologi impor. Angka $130 miliar atau $250 miliar akan tetap menjadi mimpi di atas kertas tanpa tindakan tegas. Ini termasuk memperluas sandbox, menyempurnakan Undang-Undang Data Pribadi,
