Kantor Pemerintah Provinsi Liaoning baru-baru ini mengeluarkan “Rencana Implementasi Pembangunan Pemerintahan Digital Provinsi Liaoning (2025-2027)”, yang merinci 22 tugas utama. Pada tahun 2027, provinsi ini menargetkan untuk membangun sistem operasi pemerintahan digital yang efisien dan terintegrasi, dengan infrastruktur yang terpadu, sumber data yang terbuka dan dibagikan, pemberdayaan cerdas melalui “layanan online terpadu”, “tata kelola kolaboratif” dan “manajemen terpadu”, serta kerangka perlindungan keamanan yang dinamis.
Rencana tersebut menekankan kemajuan dalam pengembangan cloud pemerintahan dan jaringan pemerintahan elektronik, peningkatan sistem dasar pemerintahan digital, dan pembangunan kapasitas dukungan terintegrasi untuk layanan berbasis model skala besar. Rencana ini juga memprioritaskan pembuatan direktori data publik yang terpadu, peningkatan tata kelola data, optimalisasi mekanisme manajemen, dan promosi penggunaan data pemerintahan yang efisien dan dibagikan. Selain itu, rencana ini berfokus pada penguatan respons terhadap insiden keamanan siber, mekanisme peringatan dini, dan langkah-langkah keamanan kolaboratif untuk memastikan perlindungan siklus hidup penuh data publik.
Rencana implementasi juga mendefinisikan lima langkah pendukung, yang mencakup mekanisme kerja yang terkoordinasi, regulasi yang terstandarisasi, evaluasi kinerja, pemeliharaan operasional, dan pengembangan talenta digital.
