Menurut laporan, pemerintah Irak mengonfirmasi bahwa keputusan untuk memindahkan anggota kelompok teroris “ISIS” dari wilayah Suriah ke Irak merupakan langkah antisipatif yang bertujuan melindungi keamanan nasional Irak.

Pemerintah menambahkan bahwa keputusan ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan berdasarkan kajian dan penilaian yang tepat, serta bahwa prosedur peradilan untuk menangani individu-individu ini telah dimulai.

Dewan Peradilan Tertinggi Irak mengonfirmasi dimulainya langkah-langkah hukum terhadap para tersangka yang akan diserahkan dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terkait.

Dewan menekankan pentingnya mendokumentasikan dan mengarsipkan kejahatan terorisme yang dilakukan sesuai prosedur yang benar, berkoordinasi dengan Pusat Nasional Kerja Sama Peradilan Internasional, guna memastikan fakta-fakta tindak pidana lintas batas dan agar tidak ada tersangka yang lolos dari pertanggungjawaban hukum.

Dewan Peradilan Tertinggi Irak

Dewan Peradilan Tertinggi Irak adalah otoritas peradilan tertinggi di Irak, dibentuk berdasarkan konstitusi 2005 untuk mengawasi sistem pengadilan federal dan memastikan independensinya. Lembaga ini dibentuk setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein untuk menggantikan sistem terpusat sebelumnya, menandai langkah kunci dalam membangun kembali peradilan Irak berdasarkan pemisahan kekuasaan.

Pusat Nasional Kerja Sama Peradilan Internasional

Pusat Nasional Kerja Sama Peradilan Internasional (CNCJI) adalah lembaga publik Prancis, didirikan pada 2002, yang berfungsi sebagai otoritas pusat untuk mengirimkan dan menerima dokumen hukum serta permintaan bantuan peradilan internasional dalam perkara perdata dan dagang. Lembaga ini memfasilitasi kerja sama antara otoritas peradilan asing dan pengadilan Prancis, memastikan penerapan yang tepat dari konvensi internasional dan peraturan Uni Eropa. Kerjanya sangat penting untuk litigasi lintas batas, pemberkasan dokumen, dan pengambilan bukti di luar negeri.