Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa angka kemiskinan absolut di Indonesia telah menurun. Hal ini disampaikannya dalam pidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Tengah.
“Kepala BPS melapor kepada saya bahwa pengangguran turun dan kemiskinan absolut menurun—ini adalah angka resmi dari BPS,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan ini, Prabowo juga membantah klaim bahwa Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Ia berargumen bahwa narasi tersebut sengaja disebarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak semangat nasional.
“Kesimpulannya, kita berada di jalur yang benar. Upaya untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara yang sedang sulit, dalam kegelapan, atau gagal secara ekonomi adalah manuver untuk mendemoralisasi kita—dan itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2025 merilis data yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2025 turun menjadi 4,76%.
Angka ini menurun sebesar 0,06% dibandingkan Februari 2024 yang berada di angka 4,82%.
Di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia hingga September 2024 adalah sebesar 8,57%, setara dengan sekitar 24,08 juta jiwa. Ini turun 0,46% dibandingkan Mei 2024.
Namun, data BPS berbeda secara signifikan dengan laporan Bank Dunia yang sempat memicu perdebatan publik.
Dalam dokumen Macro Poverty Outlook, Bank Dunia menyebutkan bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia, setara dengan 171,8 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024.
Perbedaan ini kemudian diklarifikasi oleh BPS. Menurut badan tersebut, perbedaan disebabkan oleh variasi metodologi dan standar pengukuran kemiskinan.
Bank Dunia menggunakan standar Paritas Daya Beli (PPP) sebesar $6,85 per hari, yang merupakan garis kemiskinan rata-rata untuk 37 negara berpendapatan menengah ke atas.
Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan Biaya Kebutuhan Dasar (CBN), yang lebih akurat mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia.
