Menyambut tahun ajaran baru, sejumlah calon siswa Sekolah Rakyat 33 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memutuskan untuk mengundurkan diri dari pendaftaran.
Keputusan ini diambil karena mereka belum siap tinggal di asrama dan berjauhan dari orang tua.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten membenarkan adanya pengunduran diri itu, yang terjadi hanya beberapa hari sebelum tahun ajaran dimulai.
“Sekolah ini menerapkan sistem asrama, jadi mungkin ada yang belum siap tinggal di pondokan atau jauh dari orang tua. Alasannya beragam,” ujar Sekda.
Sekolah Rakyat dikenal sebagai lembaga pendidikan alternatif yang menerapkan sistem asrama untuk menumbuhkan kemandirian dan kedisiplinan siswa sejak dini.
Namun, sistem ini belum sepenuhnya diterima oleh semua calon siswa dan orang tua.
Sekda menyatakan, meski ada yang mengundurkan diri, kuota 150 siswa telah terpenuhi seluruhnya. Ia tidak merinci berapa banyak siswa yang sebelumnya mengundurkan diri.
“Ada yang mundur karena belum siap belajar di sana, tapi penggantinya sudah ada, total 150. Pengganti berasal dari berbagai daerah, termasuk Tangerang,” jelasnya.
Para siswa pengganti berasal dari berbagai wilayah, termasuk Tangerang. Sekda juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat 33 Tangsel bukanlah sekolah darurat.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) rencananya akan dimulai pada 15 Agustus 2025. “Insya Allah, rencananya MPLS mulai tanggal 15,” ujarnya.
Ia menambahkan, tenaga pengajar juga telah disiapkan. Saat ini, lebih dari 30 guru akan mengajar di Sekolah Rakyat 33 Tangsel.
Menurutnya, para guru tersebut telah menjalani pelatihan di Kementerian. Renovasi sekolah telah rampung 100%, dan sebagian besar fasilitas sudah tersedia.
“Alhamdulillah, gurunya sudah siap—lebih dari 30 khusus untuk Tangsel. Mereka sudah dapat pelatihan di kementerian,” tutupnya.
Pembukaan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah awal perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Banten. Pemerintah daerah siap mendukung program Kementerian Sosial untuk memastikan keberhasilannya.
