BANTEN – Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan komitmen untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Provinsi Banten.
Ini merupakan upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing tinggi Provinsi Banten. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni, saat menjadi pembicara tamu dalam talkshow Banten Bicara di TVRI Banten dengan tema “Sekolah Gratis, Komitmen Banten untuk Masa Depan”.
“Sejak kewenangan mengelola sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah khusus (SKH) beralih ke provinsi pada 2017, Pemerintah Provinsi Banten harus menyiapkan solusi konkret. Salah satunya sekolah gratis. Rata-rata lama sekolah kita masih 9,18 tahun. Artinya masih banyak anak yang berhenti sekolah setelah SMP,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jumlah sekolah negeri saat ini belum mencukupi untuk menampung seluruh calon peserta didik baru. Dari 179.000 pendaftar tahun ini, hanya 80.000 yang bisa diterima di sekolah negeri.
Sisanya diarahkan ke sekolah swasta, yang kini sepenuhnya didanai pemerintah provinsi. Melalui dana Rp250 ribu per siswa per bulan untuk wilayah Tangerang Raya. Biaya ini mencakup SPP, uang gedung, uang daftar ulang, dan kegiatan siswa.
“Pemerintah ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan biaya. Karena itu, kami bermitra dengan sekolah swasta sebagai solusi jangka pendek. Sementara ke depan, kami akan menambah ruang kelas dan membangun Unit Sekolah Baru (USB),” tegasnya.
Kualitas Pembelajaran Jadi Prioritas
Dia menekankan, kualitas pembelajaran tetap menjadi prioritas. Setiap kelas dibatasi maksimal 36 siswa dengan ukuran 8×9 meter. Untuk menjaga kenyamanan dan efektivitas belajar.
Di sisi lain, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) juga telah diperbarui melalui skema zonasi domisili yang lebih fleksibel. Termasuk jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua.
Verifikasi data dilakukan berdasarkan nilai akademik dan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Mengenai teknis pelaksanaan, pemprov telah membuat kesepahaman dengan sekolah swasta. Dana pendidikan disalurkan langsung per siswa melalui sistem rekening virtual.
Sekolah dilarang memungut biaya tambahan. Biaya pendaftaran yang sempat dipungut sebelum program ini berjalan harus dikembalikan kepada orang tua/wali.
“Jika ada sekolah yang masih memungut biaya di luar ketentuan, silakan laporkan kepada kami. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program ini,” tegasnya.
Disebutkan, peningkatan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan infrastruktur strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Merak, serta realisasi investasi yang tinggi, Provinsi Banten membutuhkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi.
Pada kuartal I 2025, realisasi investasi Banten telah mencapai Rp31 triliun dari target tahunan Rp119 triliun.
Program Pendidikan Gratis diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dia mengakhiri pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program ini. Agar ke depan dapat terus mencakup kelas XI dan XII.
“Kami ingin semua anak di Provinsi Banten mendapat akses pendidikan yang layak. Ini bukan sekadar angka, tapi tentang masa depan,” pungkasnya.
TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama DPRD Kota Tangerang secara resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Kota Tangerang.
Wali Kota Tangerang menyatakan, momen ini merupakan langkah penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan kota yang terus berkembang.
“Kesepakatan ini bukan sekadar tentang angka dan struktur anggaran, tapi juga komitmen bersama untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar wali kota.
Melalui perubahan
