Setelah lama lowong, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara akhirnya memiliki pimpinan baru.
Ardian Surbakti dilantik sebagai Direktur Utama baru oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Teras Lantai 9 Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Bersama Ardian Surbakti, Salman Sihotang juga dilantik sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirtanadi, serta Fajar Siddik sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ).
“Selamat atas pelantikan hari ini. Saya doakan sukses dalam tugas baru,” ujar Bobby Nasution dalam sambutannya, didampingi Sekretaris Daerah Sumut Togap Simangunsong.
Namun, Bobby Nasution mengingatkan agar pelantikan ini tidak hanya dianggap seremonial. Fokus utama harus pada peningkatan layanan dan pendapatan.
Direksi baru Tirtanadi diperintahkan untuk segera memperbaiki kualitas air. Kedua, mereka diberi kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengusulkan perubahan internal jika kinerja tidak sesuai visi dan misi perusahaan.
Ketiga, mereka diminta menindaklanjuti rencana penggabungan semua cabang Tirtanadi di seluruh Sumatera Utara. Sementara PD AIJ diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan penyedia layanan bagi masyarakat.
“Kalau kualitas air tidak bisa ditingkatkan dan tetap tidak layak untuk publik, maka gratiskan saja. Kalau tidak bisa diperbaiki, ringankan beban warga berpenghasilan rendah dengan menurunkan harga air,” tegas Bobby.
Selain itu, ia mendorong perbaikan tata kelola internal Tirtanadi. “Ini akan memastikan investor bisa memberikan kontribusi yang berarti,” tutup Bobby.
Perumda Tirtanadi
Perumda Tirtanadi adalah perusahaan air minum milik pemerintah daerah (Perusahaan Umum Daerah) yang berbasis di Sumatera Utara, Indonesia. Bertanggung jawab menyediakan layanan air bersih untuk wilayah tersebut, khususnya di Medan dan sekitarnya. Didirikan untuk mengelola sumber daya dan distribusi air, perusahaan ini memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan infrastruktur. Perusahaan ini mencerminkan upaya Indonesia meningkatkan pengelolaan air lokal melalui badan usaha daerah.
Kantor Gubernur
Kantor Gubernur adalah markas administratif dari sebuah provinsi, yang biasanya menjadi tempat kerja gubernur dan fungsi-fungsi pemerintahan utama. Secara historis, kantor semacam ini berperan sebagai pusat otoritas politik, seringkali terletak di gedung pemerintahan atau kompleks kapitol yang menonjol. Desain dan signifikansinya merefleksikan sejarah pemerintahan dan warisan arsitektur daerah tersebut.
Jalan Pangeran Diponegoro
Jalan Pangeran Diponegoro adalah jalan bersejarah di Medan, Indonesia, yang dinamai dari Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa (1825–1830) melawan pemerintahan kolonial Belanda. Jalan ini terletak di kawasan pusat kota Medan dan kini menjadi jalur utama yang ramai, dikelilingi oleh pertokoan, perkantoran, dan landmark. Namanya menghormati perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mencerminkan warisan sejarah kolonial dan pasca-kolonial negara.
PD AIJ
Informasi publik yang tersedia tentang “PD AIJ” sebagai tempat atau situs budaya tertentu terbatas. Dalam konteks ini, PD AIJ merujuk pada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) di Sumatera Utara yang bergerak di berbagai sektor industri dan jasa untuk mendukung perekonomian dan pelayanan masyarakat daerah.
