Jakarta –
Wakil Gubernur DKI Jakarta (Doel) angkat bicara soal 100 hari kerja, dengan menyatakan bahwa masalah utama Jakarta saat ini adalah kesenjangan atau ketimpangan sosial. Rano Karno menegaskan bahwa dirinya dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk terus memberantas kemiskinan.
“Tentu kami tidak mengubah visi besarnya, tidak mengubah lebar jalan-jalan Jakarta, maupun gedung-gedung, dan seterusnya, tidak,” ujar Rano Karno usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta, Senin (2/6/2025).
“Tetapi ini lebih kepada apa yang sering disampaikan Bapak Gubernur: kesenjangan di Jakarta cenderung terlalu besar, jurang antara si kaya dan si miskin terlalu lebar,” tambahnya.
Rano Karno mengaku tidak ingin membandingkan Jakarta dengan daerah lain. Ia menyebutkan, saat ini sekitar 6.000 ijazah belum diambil karena masalah ekonomi.
“Tetapi, pada hal yang paling mendasar di Jakarta, hampir 6.000 lebih ijazah anak-anak kita tidak diambil karena alasan ekonomi, itu hal yang sederhana, namun sedang kami tangani,” ungkapnya.
“Lalu, KJP (Kartu Jakarta Pintar) sekitar 500 ribu hingga 700 ribu rupiah, tentu tidaklah kolosal, kami tidak perlu gerakan yang kolosal,” lanjutnya.
Saat ini, kata dia, mereka tengah berupaya memperkuat pondasi. Ia menyebutkan bahwa baru saja mereka memperbarui JAKI (aplikasi layanan Jakarta) untuk kebutuhan masyarakat.
“Kami hanya memperkuat pondasi. Baru saja kami perbarui JAKI karena semakin banyak kebutuhan, semakin banyak ambulans, dan lain-lain. Artinya, kami tidak membangun gedung-gedung mewah, tidak. Dalam perencanaan lima tahun ini kami membangun. Untuk 100 hari, hanya 40 program, bukan hal-hal besar, yang paling mendasar,” pungkasnya.
Simak juga video ‘Rencana Pemerintah Jadikan Jakarta Kota Global dan Pusat Budaya’:
(amw/yld)