Pelaksanaan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) PPP Kota Depok di wilayah Sawangan pada Rabu (15/04/26) justru memicu eskalasi tajam konflik internal. Beberapa fungsionaris utama DPC dan mayoritas Ketua PAC secara terbuka mempertanyakan keabsahan forum tersebut, menyebutnya sebagai aksi ilegal yang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Tantangan ini muncul setelah Sekretaris DPC PPP Kota Depok, bersama delapan Ketua PAC, mengklaim tidak menerima undangan resmi dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Tuduhan Pelanggaran AD/ART dan Ketidakhadiran Massal

Sekretaris DPC menyatakan keterkejutannya atas penyelenggaraan Rapimcab yang dianggapnya “sembunyi-sembunyi”. Menurutnya, sebagai Sekretaris DPC yang sah hingga November 2026 berdasarkan SK DPP, ia seharusnya menjadi penggerak administrasi partai.

“Saya berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan beberapa Ketua PAC; tidak ada satu pun yang diberi tahu. Jika merujuk pada AD/ART, peserta Rapimcab adalah pengurus harian cabang beserta Ketua dan Sekretaris PAC. Lalu, siapa yang hadir di lokasi tadi?” tantangnya.

Nada yang lebih keras datang dari Ketua PAC Bojongsari, yang dengan tegas menolak hasil forum tersebut. “Kami menganggap Rapimcab ini ilegal karena melanggar konstitusi partai. Kami masih memegang SK yang sah hingga Februari 2027,” tegasnya.

Akar Konflik: Polarisasi Dukungan di Tingkat Regional

Ketua DPC PPP Kota Depok tidak membantah adanya perpecahan. Ia menjelaskan bahwa dinamika ini merupakan dampak langsung dari dualisme kepemimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat.

Menurut Ketua DPC, Rapimcab yang digelar merupakan amanat dari salah satu Ketua DPW (versi yang ditunjuk oleh DPP), sementara faksi yang protes tetap loyal kepada kepemimpinan Ketua DPW yang lain.

“Rapimcab ini adalah versi dari satu ketua, bukan versi yang lain. Sebagai Ketua DPC, saya berkewajiban menjalankan instruksi DPW yang telah ditetapkan oleh DPP,” jelas Ketua DPC.

Upaya Rekonsiliasi yang Mandek

Ketua DPC mengaku telah melakukan upaya persuasif untuk menarik kembali para fungsionaris yang berseberangan sebelum acara digelar. Namun, perbedaan sikap ideologis terkait legitimasi kepengurusan daerah menjadi penghalang yang tidak dapat diatasi.

“Hingga saat-saat terakhir, saya mencoba berkoordinasi dengan Sekretaris DPC dan Ketua PAC Tapos, tetapi mereka tetap pada pendiriannya menolak kepemimpinan satu ketua. Padahal, pada 31 Januari 2026, mereka secara terbuka menyatakan penolakan itu,” tambah Ketua DPC.

Implikasi bagi Solidaritas Organisasi

Situasi ini menciptakan kebuntuan administratif di internal PPP Depok. Di satu sisi, satu faksi mengklaim legitimasi berdasarkan instruksi hierarkis dari DPP. Di sisi lain, faksi lainnya dan delapan PAC menuntut keadilan organisasi atas pengabaian status kelembagaan mereka yang secara hukum masih sah.

Perpecahan ini diprediksi akan menghambat langkah partai dalam menyambut agenda politik ke depan, terutama jika mekanisme Musyawarah Cabang (Muscab) dipaksakan berlangsung di tengah sengketa legitimasi yang belum terselesaikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) PPP Kota Depok

Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) PPP Kota Depok merupakan pertemuan strategis internal bagi pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Depok, Jawa Barat. Rapat ini diadakan untuk membahas arah partai di tingkat lokal, mengkonsolidasikan strategi politik, dan merencanakan kegiatan yang selaras dengan agenda partai nasional, yang mencerminkan struktur organisasi partai yang berkelanjutan dan keterlibatan politik akar rumput di Indonesia.

Sawangan

Sawangan adalah sebuah kelurahan yang terletak di Depok, Jawa Barat, Indonesia, yang secara historis dikenal sebagai pusat awal penyebaran Islam di wilayah tersebut pada abad ke-16. Tempat ini merupakan lokasi **Masjid Agung Al-Husna Sawangan**, sebuah landmark keagamaan dan budaya penting yang awalnya didirikan sebagai *pesantren* oleh para ulama. Wilayah ini mempertahankan karakter tradisionalnya sambil berintegrasi ke dalam ekspansi perkotaan modern Jabodetabek.

Kota Depok

Kota Depok adalah sebuah kota di Jawa Barat, Indonesia, yang awalnya didirikan pada abad ke-17 sebagai perkebunan pertanian pribadi oleh Cornelis Chastelein, seorang pejabat Perusahaan Hindia Timur Belanda. Kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dan hunian yang signifikan, khususnya dikenal karena kampus utama Universitas Indonesia. Saat ini, kota ini berfungsi sebagai kota satelit Jakarta yang ramai, memadukan pertumbuhan perkotaan modern dengan landmark bersejarah era kolonial.

Bojongsari

Bojongsari adalah sebuah kecamatan yang terletak di dalam kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Secara historis, perkembangannya erat kaitannya dengan perluasan kawasan metropolitan Jakarta Raya, bertransformasi dari wilayah pedesaan menjadi pinggiran kota pemukiman dan komersial. Nama itu sendiri berasal dari bahasa Sunda, yang mencerminkan warisan budaya daerah tersebut.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat adalah badan administratif tingkat provinsi dari sebuah partai politik di Indonesia, biasanya bertanggung jawab untuk mengoordinasikan strategi partai, kampanye, dan kegiatan anggota di Jawa Barat. Sejarahnya terkait dengan partai nasional yang diwakilinya, berevolusi seiring dengan reformasi demokrasi Indonesia untuk mengelola organisasi dan representasi politik regional.

Musyawarah Cabang (Muscab)

“Musyawarah Cabang (Muscab)” kemungkinan merujuk pada konferensi lokal atau regional dari Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, yang sering diadakan di sebuah cabang (jemaat yang lebih kecil) di suatu lokasi seperti Muscat, Oman. Konferensi-konferensi ini adalah pertemuan rutin untuk ibadah, pengajaran, dan komunitas, yang mencerminkan pertumbuhan global gereja sejak didirikan pada abad ke-19. Konferensi-konferensi ini berfungsi untuk memperkuat anggota lokal dan mengikuti pola gereja dalam mengadakan konferensi pasak dan distrik di seluruh dunia.

DPP

“DPP” paling sering merujuk pada **Partai Progresif Demokrat (DPP)**, yang merupakan partai politik utama di Taiwan (secara resmi Republik Tiongkok). Didirikan pada tahun 1986 selama transisi demokrasi Taiwan, secara historis partai ini menganjurkan identitas Taiwan yang berbeda dan telah menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan, termasuk menduduki kursi kepresidenan dari tahun 2000-2008 dan lagi dari tahun 2016 hingga sekarang.

Tapos

“Tapos” merujuk pada situs arkeologi Taposiris Magna, yang terletak di dekat Alexandria, Mesir. Kota ini merupakan kota pelabuhan penting yang didirikan pada periode Ptolemaik, menampilkan kuil yang didedikasikan untuk Osiris yang kemudian diperluas di bawah kekuasaan Romawi. Situs ini juga secara historis dikaitkan dengan legenda tentang tempat peristirahatan terakhir Cleopatra VII dan Mark Antony.