“Membandingkan 11 tahun kepemimpinan Modi dengan perdana menteri lain tidak adil!”

Di tengah transformasi dan redefinisi besar politik global, Perdana Menteri India Narendra Modi dibandingkan dengan perdana menteri India lainnya dalam berbagai aspek. Ada yang membandingkannya dengan Ibu Indira Gandhi, sementara yang lain membandingkan masa jabatannya dengan mereka yang menjabat paling lama. Perbandingan lainnya mengkaji bagaimana kepemimpinannya selama 11 tahun jika dibandingkan dengan 11 tahun pertama perdana menteri lain—apa yang diperoleh bangsa dan bagaimana mereka mengelola sentimen publik serta partai mereka.

Baru-baru ini, saat Perdana Menteri Narendra Modi genap 11 tahun menjabat, reaksi berkisar dari pujian hingga kritik. Muncul pertanyaan apakah ia akan mengikuti aturan internal BJP untuk mundur di usia 75 tahun, yang mengindikasikan potensi pergeseran tanggung jawab di luar peran sebagai PM.

Perdebatan juga berpusat pada warisannya. Para pendukung menyoroti pencapaiannya, sementara lawan berpendapat bahwa kesejahteraan publik telah terhambat di bawah kepemimpinannya. Perbandingan dengan perdana menteri sebelumnya, khususnya Indira Gandhi, mendominasi diskusi ini.

Dalam hubungan luar negeri, para kritikus mencatat perjuangan India yang berkelanjutan dengan Pakistan, China, dan Bangladesh, kontras dengan tindakan tegas Indira Gandhi dalam menciptakan Bangladesh. Namun, konteks geopolitik saat itu dan sekarang sangat berbeda.

Ancaman Trump dan Diamnya Oposisi

India menghadapi tantangan diplomatik tidak hanya dari negara tetangga tetapi juga dari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang merugikan kepentingan India. Pertanyaan tetap ada mengapa Modi tidak menanggapi pernyataan Trump tentang Operasi Sindoor, sementara para pemimpin oposisi tetap diam apakah India menghentikan operasi tersebut secara sukarela.

Para kritikus juga mempertanyakan mengapa Kashmir yang diduduki Pakistan (PoK) tidak direbut kembali selama rezim non-BJP jika India sebelumnya pernah mengalahkan Pakistan. Perdebatan ini sering mengabaikan Darurat Militer Indira Gandhi, yang secara parah membatasi kebebasan sipil, berbeda dengan upaya saat ini untuk memulihkan perdamaian di zona konflik seperti Jammu dan Kashmir pasca-Pasal 370.

Pemerintahan Modi vs. Indira: Keamanan, Ekonomi, dan Visi

Pasal 370 berfungsi sebagai keadaan darurat yang tak dideklarasikan bagi Hindu Kashmir. Di bawah kekuasaan Indira, terorisme berkembang pesat di Punjab dan Kashmir, berpuncak pada Operasi Bintang Biru, yang dampaknya masih terasa hingga kini dengan ekstremisme Khalistan di luar negeri. Sebaliknya, masa jabatan Modi telah melihat pengurangan kekerasan Naxal di Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, dan Telangana, yang meningkatkan keamanan publik.

Diperkirakan 10.000 Naxal telah kembali ke masyarakat atau meninggalkan kekerasan. Kritikus menuduh Modi memprivatisasi perusahaan negara utama, kontras dengan nasionalisasi bank Indira, yang gagal mencegah skandal di bank-bank sektor publik saat ini. Namun, pertumbuhan sektor swasta telah meningkatkan lapangan kerja dan permintaan global untuk produk-produk India.

Kebijakan Modi: Pembangunan dan Pujian Global

Kebangkitan Modi dari seorang penjual teh bergema sebagai simbol India yang ambisius, berbeda dengan keuntungan politik warisan Indira. Kebijakannya mendapat pujian global untuk reformasi ramah pasar, kontras dengan pendekatan statis era Nehru-Gandhi. Pembangunan infrastruktur—mengganti persimpangan padat dengan jalan tol—mencontohkan pergeseran ini.

Keberhasilan Kereta Vande Bharat di Kashmir dan lokasi ziarah yang padat di Uttarakhand mencerminkan peningkatan konektivitas dan pariwisata. Namun, seiring masyarakat menjadi semakin individualistis, relevansi perbandingan semacam itu semakin berkurang.