Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Eli Remolona Jr. menyerukan langkah-langkah untuk mencegah penerima bantuan keuangan pemerintah (bansos) mengakses perjudian online.
Remolona juga mendorong penegakan yang lebih ketat terhadap peraturan mengenal pelanggan (KYC) di platform permainan online.
Dia menyatakan bahwa akses ke platform perjudian online harus dibuat lebih sulit karena dampak sosial industri ini, yang telah diidentifikasi sebagai “masalah kesehatan masyarakat.”
“Intinya kami ingin ada hambatan. Anda seharusnya tidak bisa begitu saja membuka ponsel, mengetuk ikon, dan langsung masuk ke situs judi. Itu harus lebih menantang,” ujarnya dalam sebuah panel di EJAP Economic Forum 2025 di Kota Manila.
“Menurut pendapat saya, tidak ada penerima bansos yang boleh diizinkan berjudi. Judi menyebabkan kerugian sosial—tidak hanya merugikan individu tetapi juga keluarganya,” tambahnya.
Pekan lalu, bank sentral mengumumkan sedang menyelesaikan regulasi baru untuk bank, dompet digital, dan penyedia layanan keuangan lainnya terkait perjudian, termasuk verifikasi biometrik dan batas transfer harian.
Bank sentral sebelumnya telah mengusulkan draf surat edaran yang mewajibkan lembaga keuangan untuk membangun sistem yang memungkinkan pengguna mengkategorikan transaksi perjudian online secara terpisah, sehingga transaksi tersebut dikenakan kontrol yang lebih ketat untuk melindungi nasabah dari risiko terkait industri.
Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. menyatakan akan mempertimbangkan seruan untuk melarang perjudian online.
