SURABAYA – Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya menciptakan sejarah dalam proses kelulusan mahasiswanya. Untuk Tahun Akademik 2025/2026, hampir semua mahasiswa lulus tanpa menulis skripsi—pendekatan yang semakin langka dan kini diadopsi di era modern.

Hal ini disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UWP dalam sambutannya pada upacara wisuda. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa hukum kini memiliki jalur kelulusan alternatif dengan menulis artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, minimal SINTA 4.

“Umumnya, mahasiswa harus menyelesaikan skripsi untuk lulus. Namun di Fakultas Hukum UWP, mereka bisa memilih jalur publikasi ilmiah. Ini adalah implementasi nyata fleksibilitas pendidikan tinggi sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023,” jelas Dekan.

Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya menciptakan sejarah dengan meluluskan mahasiswa fakultas hukum tanpa wajib skripsi. Foto iNewsSurabaya/arif

Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Legalpreneur yang diusung Fakultas Hukum UWP—bertujuan untuk menghasilkan lulusan hukum yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga produktif menghasilkan karya ilmiah dengan dampak nyata di bidang hukum.

Puluhan artikel mahasiswa angkatan ini berhasil masuk ke jurnal nasional terakreditasi, sehingga memenuhi syarat untuk lulus. Salah satunya, Kusnatun Kasanah, meraih prestasi luar biasa dengan mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional bereputasi yang terindeks SCOPUS, yaitu Bonum Commune Business Law Journal.

Dalam kesempatan yang sama, seorang dosen senior Fakultas Hukum menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian para mahasiswa.

“Warisan akademik tidak lagi sekadar lulus ujian atau sidang skripsi, tetapi bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi nyata melalui publikasi ilmiah yang terdokumentasi dan dapat dibaca luas,” ujarnya.

Ia juga optimis tren positif ini akan membawa Fakultas Hukum UWP meraih akreditasi unggul dalam waktu dekat.

“Dengan budaya publikasi yang semakin kuat, ditambah jumlah dosen bergelar doktor dan calon profesor yang terus bertambah, kami menargetkan dapat meraih akreditasi unggul paling lambat tahun 2027,” tegasnya.

Langkah inovatif yang diambil Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ini tidak hanya merespons regulasi pemerintah, tetapi juga mempertegas komitmen lembaga dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan di dunia akademik dan profesional. Di tengah perubahan paradigma pendidikan tinggi, UWP menunjukkan bahwa publikasi ilmiah dapat menjadi jalan masa depan untuk pendidikan hukum di Indonesia.

Universitas Wijaya Putra

Universitas Wijaya Putra (UWP) adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di Surabaya, Indonesia, didirikan pada tahun 1984. Universitas ini didirikan oleh yayasan Yayasan Wijaya Putra Surabaya dan dinamai untuk menghormati pahlawan nasional, Sutomo, yang juga dikenal dengan nama samaran Bung Tomo. Universitas ini berfokus pada pendidikan praktis dan berorientasi karir di berbagai disiplin ilmu.

UWP

Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “UWP” karena ini bukan tempat atau situs budaya yang diakui. Akronim ini bisa merujuk pada banyak hal berbeda, seperti program universitas atau kerangka kerja perangkat lunak, tetapi tidak sesuai dengan lokasi atau situs warisan yang diketahui. Harap verifikasi namanya atau berikan konteks lebih lanjut.

Fakultas Hukum

Fakultas Hukum adalah lembaga akademik yang didedikasikan untuk studi dan pengajaran ilmu hukum serta sistem hukum. Secara historis, fakultas semacam ini di universitas-universitas Eropa abad pertengahan, seperti Universitas Bologna (didirikan sekitar tahun 1088), termasuk yang pertama didirikan dan menjadi pusat kebangkitan serta sistematisasi hukum Romawi. Fakultas Hukum tetap menjadi fondasi penting bagi pendidikan pengacara, hakim, dan sarjana yang membentuk kerangka hukum suatu negara.

SINTA

Saya tidak dapat mengidentifikasi tempat atau situs budaya spesifik bernama “SINTA.” Kemungkinan ini merujuk pada landmark lokal, kesalahan pengejaan, atau sebuah akronim. Bisakah Anda memberikan lebih banyak konteks atau mengklarifikasi namanya?

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Ini bukan tempat atau situs budaya, melainkan peraturan pemerintah Indonesia. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 adalah peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan ini mengatur pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi, termasuk prosedur akreditasi dan pengakuan gelar universitas asing di Indonesia.

Legalpreneur

“Legalpreneur” bukanlah tempat atau situs budaya tradisional, melainkan konsep modern yang menggabungkan hukum dan kewirausahaan. Istilah ini merujuk pada gerakan atau pendekatan bisnis di mana profesional hukum berinovasi dengan menciptakan perusahaan layanan hukum berbasis teknologi. Tren ini muncul pada awal abad ke-21 sebagai respons terhadap digitalisasi industri hukum.

SCOPUS

Scopus adalah sebuah punggungan gunung di timur laut Yerusalem, Israel, yang secara historis signifikan sebagai pos pengamatan militer strategis sejak zaman kuno. Tempat ini paling dikenal sebagai lokasi Universitas Ibrani Yerusalem, yang didirikan di sana pada tahun 1925. Nama situs ini berasal dari kata Yunani yang berarti “pos pengamatan,” yang mencerminkan pemandangan kota yang luas dari lokasinya.

Bonum Commune Business Law Journal

Bonum Commune Business Law Journal adalah publikasi ilmiah yang berfokus pada persimpangan hukum bisnis dan kebaikan bersama. Jurnal ini didirikan untuk mendorong wacana akademis tentang bagaimana kerangka hukum dapat melayani kepentingan sosial dan etika yang lebih luas dalam dunia bisnis. Jurnal ini menyediakan platform bagi sarjana hukum dan praktisi untuk mengeksplorasi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.