New Delhi, 3 Februari. Mahkamah Agung akan mendengarkan hari ini sebuah petisi yang berkaitan dengan undang-undang yang berfokus pada perempuan. Petisi tersebut menuduh adanya penyalahgunaan undang-undang ini dan juga menuntut agar perlindungan diberikan kepada laki-laki. Perkara ini ditugaskan kepada majelis hakim B.R. Gavai dan K. Vinod Chandran.

Petisi tersebut diajukan oleh seorang individu. Petisi ini mempertanyakan validitas ketentuan yang berkaitan dengan larangan mahar, perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan kekejaman terhadap perempuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India.

Tuntutan dalam petisi tersebut meliputi:

  • Menyoroti keburukan, ketidakrasionalan, dan kurangnya kesetaraan dalam ketentuan hukum yang diberlakukan.
  • Perlindungan bagi laki-laki terhadap kekejaman akibat laporan palsu oleh perempuan dan penyalahgunaan undang-undang.
  • Undang-Undang Larangan Mahar tahun 1961 mendiskriminasi berdasarkan agama. Ketentuan dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2005 berfokus pada perempuan dan merugikan laki-laki.

Undang-undang utama di India untuk perlindungan perempuan

  • Undang-Undang Larangan Mahar, 1961