Haryana, 16 April 2026. Menyusul skandal Bank IDFC, pemerintah Haryana kini bersiaga penuh. Sebuah keputusan besar telah diambil dengan tujuan memperkuat transparansi administrasi dan disiplin keuangan. Berdasarkan arahan tersebut, kini setiap departemen wajib memberikan informasi lengkap sebelum melakukan pembelian yang nilainya melebihi 1 crore rupee.
Perintah ini secara khusus berlaku untuk tiga departemen utama, yang harus memberikan semua informasi terkait proposal, anggaran, kebutuhan, dan proses kepada pejabat senior terkait sebelum proses pengadaan dilakukan. Tujuan langkah ini adalah untuk menghadirkan transparansi dalam pengeluaran pemerintah dan menekan pengeluaran yang tidak perlu atau mencurigakan.
Menurut menteri terkait, keluhan mengenai penyimpangan dan korupsi dalam proses pengadaan skala besar sering kali muncul. Dalam situasi seperti ini, sistem baru ini akan memastikan bahwa setiap pengeluaran besar diperiksa dan disetujui terlebih dahulu, sehingga akuntabilitas dapat terjaga.
Berdasarkan keputusan ini, departemen-departemen juga diinstruksikan untuk mematuhi sepenuhnya prosedur tender, harga yang kompetitif, dan standar kualitas sebelum melakukan pembelian. Selain itu, catatan semua dokumen harus disimpan dengan aman sehingga dapat disajikan jika diperlukan dalam penyelidikan di masa mendatang.
Pemerintah meyakini bahwa langkah ketat seperti ini tidak hanya akan menekan korupsi, tetapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya pemerintah yang lebih baik dan lebih efektif.
Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting menuju reformasi administrasi, yang dapat membantu menjadikan operasional pemerintahan lebih transparan dan akuntabel.