New Delhi, 8 Januari 2026. Penyidikan insiden pelemparan batu di Delhi kini mencapai titik baru. Polisi memutuskan untuk memeriksa seorang Anggota Parlemen dari Partai Samajwadi (SP) dalam kasus ini. Langkah ini memicu intensitas aktivitas di koridor politik dan retorika politik terkait masalah ini juga mulai bermunculan.

Anggota Parlemen SP, Mohibullah Nadvi, akan diperiksa terkait pelemparan batu yang terjadi dekat Masjid Faiz-e-Ilahi pada malam 6 Januari. Menurut sumber, meski telah berkali-kali diminta oleh petinggi Polisi Delhi, Nadvi tidak meninggalkan lokasi kejadian dan tetap berada di sekitarnya.

Polisi telah mengidentifikasi 30 orang yang terlibat dalam insiden pelemparan batu berdasarkan rekaman kamera CCTV. Tim polisi yang berbeda sedang melakukan penggerebekan untuk menangkap para tersangka.

Sebenarnya, seluruh masalah ini terkait dengan penggusuran bangunan liar di dekat Masjid Faiz-e-Ilahi. Sebuah tim polisi dikirim untuk melakukan penggusuran sesuai perintah pengadilan. Sementara itu, beberapa orang menyebarkan rumor bahwa masjid akan dirobohkan, yang memicu kekerasan. Batu dilemparkan ke personel polisi, melukai 5 perwira.

Pasca insiden, suasana tegang berkembang di area tersebut, menyebabkan penempatan pasukan polisi tambahan. Penyidikan berjalan berdasarkan rekaman CCTV, data ponsel, dan kesaksian saksi mata. Polisi juga berusaha menentukan apakah pelemparan batu ini terorganisir atau hasil dari luapan kekerasan yang tiba-tiba.

Menanggapi hal ini, SP menyatakan bahwa tindakan ini dimotivasi oleh kedengkian politik. Pimpinan partai menuduh bahwa lembaga pusat dan polisi disalahgunakan untuk menargetkan partai oposisi. Sementara itu, pejabat polisi dan administrasi menyatakan hukum sama bagi semua dan penyidikan akan dilakukan secara tidak memihak.

Ahli hukum berpendapat bahwa memeriksa seorang perwakilan publik bukanlah hal yang aneh, asalkan ada dasar dan bukti yang kuat di belakangnya. Dampak kasus ini tidak akan terbatas hanya pada hukum dan ketertiban, tetapi juga bisa mempengaruhi politik Delhi dan persamaan politik mendatang.

Untuk saat ini, penyidikan polisi masih berlangsung, dan tindakan lebih lanjut dalam kasus ini baru akan jelas setelah pemeriksaan dilakukan. Namun, yang pasti, kasus pelemparan batu di Delhi semakin menjadi pusat perdebatan politik daripada sekadar masalah hukum.

New Delhi

New Delhi adalah ibu kota India, diresmikan secara resmi pada 1931 sebagai pusat pemerintahan baru India Britania, menggantikan Kalkuta. Kota ini dirancang oleh arsitek Inggris Edwin Lutyens dan Herbert Baker, menampilkan jalan raya yang lebar dan bangunan-bangunan megah era kolonial seperti Rashtrapati Bhavan dan India Gate. Kini, kota ini berfungsi sebagai jantung politik dan administratif negara, memadukan sejarah imperialnya yang terencana dengan budaya kuno dan dinamis dari wilayah Delhi yang lebih luas.

Masjid Faiz-e-Ilahi

Masjid Faiz-e-Ilahi adalah sebuah masjid bersejarah yang terletak di kota Patna, India. Dibangun pada akhir abad ke-18 (sekitar 1782) oleh Nawab Faiz-ul-Hasan Khan, seorang bangsawan di istana Kaisar Mughal Shah Alam II, dan terkenal karena gaya arsitektur Mughalnya yang khas.

Partai Samajwadi (SP)

Partai Samajwadi (SP) adalah partai politik besar di India, didirikan pada 1992 oleh Mulayam Singh Yadav. Partai ini berakar pada prinsip-prinsip sosialis dan sekuler dan telah menjadi kekuatan dominan dalam politik Uttar Pradesh, negara bagian India yang paling padat penduduknya.

Polisi Delhi

Polisi Delhi adalah lembaga penegak hukum untuk Wilayah Ibu Kota Nasional India, Delhi, didirikan secara resmi pada 1861 selama pemerintahan kolonial Inggris. Bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik di ibu kota, dan sejarahnya terkait erat dengan peristiwa-peristiwa nasional besar, termasuk gerakan kemerdekaan India dan pemerintahan Delhi modern.

Kasus pelemparan batu di Delhi

“Kasus pelemparan batu di Delhi” bukan merujuk pada situs budaya atau tempat bersejarah tertentu, melainkan pada insiden gangguan publik yang melibatkan pelemparan batu, sering dilaporkan dalam konteks protes atau bentrokan komunal di Delhi, India. Kasus seperti ini biasanya menjadi bagian dari diskusi hukum dan sosial kontemporer mengenai hukum dan ketertiban, bukan sebuah landmark sejarah atau budaya.