Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menerapkan sistem teknologi finansial (fintech). Menteri Koperasi menyatakan sistem ini berbeda dengan koperasi simpan pinjam.
Menurut Menteri, koperasi simpan pinjam ditujukan untuk pinjaman yang lebih konsumtif. Dengan sistem fintech ini, Menteri menjelaskan bahwa sistem ini untuk pembiayaan sektor produktif.
“Sebenarnya, kami akan kembangkan yang tampaknya bukan simpan pinjam melainkan layanan kredit. Jadi kalau simpan pinjam lebih konsumtif, layanan kredit ini akan memberikan pembiayaan ke sektor produktif di desa,” ujar Menteri saat ditemui di kantornya di Jakarta Selatan.
Dalam presentasi rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kementerian Koperasi memperlihatkan video terkait digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Anggota koperasi dapat menikmati berbagai layanan, mulai dari bayar tagihan, menabung, meminjam dana, mengakses e-banking, hingga layanan pembayaran online.
Selain itu, sistem fintech koperasi ini juga memfasilitasi kinerja operasional koperasi dan mematuhi regulasi Kementerian Koperasi untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi juga akan mampu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), pendanaan usaha, subsistem keuangan, hingga kredit usaha kecil. Semua aktivitas ini akan terekam secara digital, sehingga memudahkan pengelolaan koperasi dan memperkuat akuntabilitas.
Seorang mantan Menteri Koperasi mengatakan sistem fintech ini akan digunakan untuk menabung, menyalurkan pinjaman, dan pembiayaan modal. Istilah fintech disebutkan agar lebih netral.
“Jadi fintech itu apa? Itu semuanya – untuk tabungan, untuk pinjaman, untuk pembiayaan modal, dan sebagainya. Kami pakai istilah fintech karena lebih netral. Kalau pakai istilah lain, khawatir imejnya jadi lebih negatif,” kata mantan Menteri itu saat ditemui di gedung DPR di Jakarta Pusat.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah model ekonomi berbasis komunitas di Indonesia, terinspirasi dari simbol bendera merah putih yang melambangkan persatuan. Koperasi ini didirikan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha mikro kolektif dan inisiatif pertanian. Sejarah koperasi ini berakar dari upaya pengembangan komunitas pasca-reformasi untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi kemiskinan di tingkat akar rumput.
Kementerian Koperasi
Kementerian Koperasi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memajukan sektor koperasi dalam perekonomian nasional. Sejarahnya terkait dengan gerakan koperasi, yang menjadi terkenal pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai sarana pengembangan dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Kementerian khusus ini didirikan untuk memformalkan dukungan pemerintah, memberikan bimbingan, regulasi, dan sumber daya kepada koperasi.
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR adalah majelis rendah dalam sistem legislatif Indonesia, dibentuk pada 1945. DPR terdiri dari wakil rakyat yang dipilih dari daerah pemilihan di seluruh Indonesia, dengan jumlah perwakilan berdasarkan jumlah penduduk setiap daerah. Tanggung jawab utamanya termasuk membentuk undang-undang, menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.
Komisi VI
Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “Komisi VI” karena istilah ini tidak merujuk pada tempat atau situs budaya spesifik yang terkenal. Istilah ini kemungkinan merujuk pada komite internal, badan administratif, atau proyek tertentu dalam suatu organisasi, bukan sebuah landmark publik atau situs warisan dengan sejarah yang terdokumentasi untuk konsumsi publik.
Jakarta Selatan
Jakarta Selatan adalah satu dari lima kota administratif dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Secara historis, wilayah ini merupakan area kunci untuk pengembangan Kebayoran Baru, salah satu kawasan permukiman terencana modern pertama di Indonesia, yang dibangun setelah kemerdekaan. Saat ini, Jakarta Selatan menjadi pusat komersial dan bisnis utama, tempat berdirinya banyak kantor pusat perusahaan, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman elit.
Jakarta Pusat
Jakarta Pusat adalah jantung administratif dan politik Indonesia, tempat berdirinya Monumen Nasional (Monas) dan lembaga pemerintahan kunci seperti Istana Negara. Wilayah ini dikembangkan sebagai distrik pusat ibu kota pada era kolonial Belanda, yang awalnya dikenal dengan nama Weltevreden, dan tetap menjadi inti dari bisnis dan pemerintahan Jakarta modern.
