Ribuan massa memadati demonstrasi mahasiswa se-Labuhanbatu dan aliansi masyarakat di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu. Ada lima poin yang menjadi tuntutan aksi ini, termasuk pemberhentian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Whisnu Hermawan Februanto.

Demonstrasi yang dijaga ketat oleh TNI dan polisi ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu beserta puluhan anggota lainnya.

Selain itu, unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) juga hadir, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Dandim 0209/LB, Kapolres, serta Kepala Kejaksaan Negeri.

Aksi yang menjadi tontonan publik ini menyampaikan 5 poin tuntutan, yaitu:

  1. Meminta DPRD bersama mahasiswa dan aliansi masyarakat mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil tindakan hukum dan memberi sanksi anggota DPR yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi
  2. Mendesak DPRD menolak tunjangan fantastis anggota DPR dan segera mengesahkan RUU penghapusan aset
  3. Meminta presiden membebaskan masa tahanan para demonstran yang telah ditahan sejak aksi digelar pada 25 Agustus 2025 hingga sekarang
  4. Meminta Presiden memberhentikan Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara
  5. Meminta anggota DPRD Labuhanbatu mempublikasikan capaian kerja dan hasil pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sejak dilantik hingga sekarang

DPRD Labuhanbatu

DPRD Labuhanbatu (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu) adalah badan legislatif lokal untuk Kabupaten Labuhanbatu di Sumatera Utara, Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk mewakili kepentingan rakyat dan membentuk, membahas, serta mengesahkan peraturan daerah (Perda) untuk kabupaten tersebut. Sejarahnya terkait dengan reformasi desentralisasi Indonesia, yang memberikan otonomi politik lebih besar kepada pemerintah daerah setelah jatuhnya rezim Orde Baru.

Kapolri

Istilah “Kapolri” (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) bukanlah suatu tempat atau situs budaya, melainkan jabatan pejabat tinggi. Ini merujuk pada perwira tertinggi yang memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejarah dan tugas spesifik peran ini bervariasi di setiap negara, tergantung pada struktur hukum dan pemerintahan masing-masing.

Kapolda Sumatera Utara

Kapolda Sumatera Utara adalah kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, komando tingkat provinsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum di Sumatera Utara, wilayah dengan sejarah penting, termasuk bekas Kesultanan Deli dan kerajaan-kerajaan Batak. Lembaga kepolisian modern di daerah ini berakar dari era kolonial Belanda dan secara formal terintegrasi ke dalam struktur nasional setelah kemerdekaan Indonesia.

TNI

Saya tidak dapat mengidentifikasi tempat atau situs budaya spesifik yang biasa disebut dengan akronim “TNI.” Akronim ini umumnya merujuk pada Tentara Nasional Indonesia, yaitu angkatan bersenjata nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Untuk ringkasan yang akurat, konteks spesifik diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah otoritas administratif lokal untuk sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia, yang secara historis terbentuk dari Kerajaan Melayu Panai kuno. Pemerintahannya berpusat di kota Rantau Prapat, mengawasi wilayah dengan sejarah perdagangan dan pertanian yang kaya.

Majelis Kehormatan Dewan (MKD)

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) adalah badan internal di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bertugas menjaga tata tertib, kode etik, dan kehormatan anggota DPR. MKD dibentuk untuk menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dewan.

Dandim 0209/LB

Saya tidak dapat memberikan ringkasan untuk “Dandim 0209/LB” karena ini bukan merujuk pada situs budaya atau tempat bersejarah publik. Ini tampaknya merupakan sebutan untuk satuan militer tertentu (Komando Distrik Militer 0209/Labuhanbatu) atau kantor yang detailnya tidak tersedia untuk pengetahuan umum.

Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mewakili negara dalam penuntutan tindak pidana di wilayah hukumnya. Bentuk modernnya sebagian besar didasarkan pada sistem hukum yang dikembangkan pada abad ke-19 dan ke-20, berevolusi dari peran penuntut umum. Institusi ini fundamental dalam sistem peradilan pidana, menegakkan hukum dengan menyelidiki kejahatan dan mendakwa tersangka.