BANDUNG – Sidang perkara pidana dugaan pemerasan fee proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa Sarjan, yang digelar di ruang Kusumah Atmadja, menghadirkan beberapa saksi dari aparatur sipil negara: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Beny Sugiharto, dan Kepala Bidang Fauzi, serta dari pihak swasta, Yayat.

Jaksa KPK menggali keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Beny Sugiarto, yang duduk di kursi saksi, mengungkap fakta persidangan bahwa Beny mengaku menerima Rp 500 juta dari terdakwa Sarjan.

“Uangnya di mana? 500 juta itu besar,” tanya jaksa, yang dijawab oleh Beny, “Saya taruh di mobil, tidak saya bawa ke rumah,” jawabnya.

Jaksa yang penasaran kemudian mempertanyakan mengapa uang 500 juta rupiah yang diberikan terdakwa Sarjan tidak disimpan di rumah.

“Kenapa tidak dibawa ke rumah? Takut sama istri?” tanya jaksa, yang membuat pengunjung sidang tertawa.

Beny tidak membantah pernyataan jaksa KPK, bahkan membenarkan bahwa jika uang itu disimpan di rumah, ia khawatir istrinya akan meminta 500 juta tersebut.

“Iya, benar…,” kata Beny singkat sambil turut tertawa kecil.

Sidang yang berlangsung lebih dari 4 jam itu mengungkap fakta lain: beberapa nama disebutkan, seperti Halim Ginanjar, Iin Farihin, Nyai, Jejen Sayuti, Abah Kunang, dan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Setelah sidang, jaksa KPK menekankan pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa perbuatan para saksi dari aparatur sipil dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

“Hakim menyampaikan hal seperti itu, nanti kita lihat. Disampaikan bahwa sudah ada pembayaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga,” ujar jaksa.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka: Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang; ayah Ade Kuswara, HM Kunang; dan pihak swasta, Sarjan.

Bupati nonaktif Ade dan HM Kunang diduga menerima uang pemerasan fee proyek sebesar Rp 9,5 miliar.

Proyek tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2026. Uang tersebut disebut sebagai uang muka untuk jaminan proyek.

Pemerintah Kabupaten Bekasi

Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah otoritas administratif yang mengatur kabupaten Bekasi, yang terletak di Jawa Barat, Indonesia. Secara historis, daerah ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda dan kemudian Hindia Belanda, dengan struktur pemerintahan modernnya berkembang sebagai bagian dari otonomi daerah Indonesia pasca-kemerdekaan. Saat ini, pemerintah ini mengelola wilayah yang berkembang pesat yang dikenal dengan pertumbuhan industrinya dan sebagai kawasan pemukiman utama bagi wilayah Jakarta Raya.

Pengadilan Negeri Bandung

Pengadilan Negeri Bandung adalah pengadilan umum tingkat pertama di Jawa Barat, Indonesia, yang didirikan pada era kolonial Belanda. Pengadilan ini menangani perkara perdata, pidana, dan masalah hukum lainnya untuk wilayah Kota Bandung, yang beroperasi dalam sistem peradilan modern Indonesia yang direformasi setelah kemerdekaan negara ini.

Ruang Kusumah Atmadja

Ruang Kusumah Atmadja adalah ruang bersejarah di dalam Mahkamah Agung Indonesia di Jakarta, yang dinamai menurut nama Ketua Mahkamah Agung pertama, Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja. Ruang ini terutama berfungsi sebagai aula seremonial dan pertemuan, yang melambangkan kemerdekaan peradilan sejak berdirinya negara pada tahun 1945. Ruangan ini menjadi bukti awal berdirinya sistem hukum modern Indonesia.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata adalah departemen administratif pemerintahan modern, yang biasanya didirikan pada akhir abad ke-20 atau awal abad ke-21 oleh pemerintah daerah atau nasional. Sejarahnya berakar pada meningkatnya fokus kebijakan publik dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat, gaya hidup sehat, dan pembangunan ekonomi melalui program pemuda terorganisir, fasilitas olahraga, dan pengelolaan objek wisata lokal.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah sebuah gedung pemerintahan administratif modern di Taiwan, yang berfungsi sebagai kantor pusat Badan Sumber Daya Air di bawah Kementerian Perekonomian dan Biro Jalan Bebas Hambatan di bawah Kementerian Perhubungan dan Komunikasi. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2004 di Distrik Xinzhuang, Kota New Taipei, yang menggabungkan departemen infrastruktur utama ini ke dalam satu fasilitas yang efisien untuk mengelola sistem air dan jaringan jalan di pulau tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum adalah gedung pemerintah bersejarah di Singapura, yang dibangun pada tahun 1920-an untuk menampung Departemen Pekerjaan Umum kolonial yang bertanggung jawab atas infrastruktur kota. Dirancang dengan gaya Neo-Klasik yang khas, gedung ini berdiri sebagai landmark arsitektur dan simbol pembangunan awal perkotaan Singapura serta administrasi kolonial Inggris.

KPK

“KPK” merujuk pada provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan, yang secara historis penting sebagai bagian dari peradaban Gandhara kuno dan persimpangan di sepanjang Jalur Sutra. Wilayah ini dikenal dengan pegunungannya yang terjal, budaya Pashtun, dan situs bersejarah seperti reruntuhan Buddha di Takht-i-Bahi. Wilayah ini memiliki sejarah kompleks dari berbagai kekaisaran dan tetap menjadi area kunci dalam lanskap budaya dan geopolitik Pakistan.

Bupati Bekasi

Bupati Bekasi bukanlah situs budaya tertentu, melainkan gelar untuk kepala Kabupaten Bekasi di Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten itu sendiri memiliki sejarah panjang, dengan namanya berasal dari Kerajaan Sunda kuno Tarumanagara, dan menjadi wilayah administratif yang signifikan selama era kolonial Belanda. Saat ini, istilah ini umumnya merujuk pada kepemimpinan pemerintah daerah dan pusat administratif kabupaten di Cikarang.