Bupati memberikan komentar mengenai kasus pidana penipuan yang melibatkan Direktur Utama perusahaan umum daerah.
Ia menyatakan bahwa proses hukum terhadap tersangka sepenuhnya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.
“Pemerintah daerah dan perusahaan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada individu tersebut,” ujarnya pada Senin (16/6/2025).
Ia menambahkan bahwa dalam kasus ini, terdapat penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan oleh Direktur Utama, yang telah bertindak melawan hukum yang berlaku.
“Terdakwa menerbitkan cek kosong dan lalai dalam mengambil keputusan strategis tanpa koordinasi dengan dewan komisaris,” jelasnya.
Ia menyatakan keprihatinan dan penyesalan yang mendalam atas insiden tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak lain.
Ia mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah akan segera mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menunjuk Direktur Utama baru bagi perusahaan tersebut.
“Untuk perusahaan, pemerintah daerah akan”
