Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat telah mematuhi Edaran No. 58/PK.03/DISDIK Gubernur Jawa Barat tentang Jam Efektif di Satuan Pendidikan di provinsi tersebut.
Seperti diketahui, untuk tahun ajaran 2025/2026, jam sekolah untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA akan dimulai pukul 06:30 WIB. Selain itu, pembelajaran akan dilaksanakan lima hari dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat.
Sekretaris Dinas Pendidikan Bandung Barat, Rustiyana, menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti kebijakan Jam Efektif di Satuan Pendidikan Jawa Barat.
“Intinya adalah mematuhi edaran gubernur, dan edaran bupati sedang dalam proses penyusunan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan kebijakan ini akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah, terutama bagi yang mengalami kesulitan.
“Namun, sekolah yang belum bisa menerapkannya dapat mempertahankan jam belajar seperti biasa, misalnya jika banyak siswa yang tinggal jauh,” katanya.
“Atau di sekolah di daerah terpencil yang keamanan di pagi hari belum terjamin, hal ini juga akan dipertimbangkan,” lanjutnya.
Di sisi lain, kebijakan lima hari sekolah juga akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing institusi.
“Hal yang sama berlaku untuk pekan lima hari. Sekolah yang sedang dalam renovasi atau kekurangan fasilitas mungkin tidak bisa menerapkannya, karena kemungkinan perlu sistem shift,” jelasnya.
Seorang ibu, Susi Susilawati, menyebutkan bahwa untuk tahun ajaran 2025/2026, ia dan anaknya harus bersiap lebih awal dari sebelumnya.
“Tidak ada perubahan signifikan, kecuali sekarang sebagai orang tua kami harus menyiapkan anak-anak lebih awal,” komentarnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Forum Literasi Informasi Publik tentang Pengawasan Pemilu di Bandung Barat.
Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Widodo Wuryanto, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses terhadap informasi yang valid dan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan pengawasan pemilu yang adil.
“Forum ini tidak hanya menyosialisasikan hak atas informasi publik, tetapi juga memperkuat literasi digital,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa acara ini juga mengedukasi tentang cara menangkal berita bohong dan ujaran kebencian.
“Ini adalah alat edukasi agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami transparansi informasi dan menghindari penyebaran hoaks,” jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa ini adalah inisiatif nasional dengan jangkauan terbatas karena kendala anggaran, dan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terpilih.
“Kami tahu anggaran adalah tantangan, tetapi semangat kami tidak terbatas. Kami berharap masyarakat memahami informasi publik apa saja yang tersedia dan bagaimana pengawasan pemilu bekerja,” katanya.
Ia menuturkan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi resmi mengenai tugas, wewenang, dan kinerja Bawaslu melalui saluran resmi, serta mendorong mereka untuk menggunakan hak akses secara bertanggung jawab.
“Kami berharap masyarakat tidak menunggu secara pasif, tetapi aktif mencari. Bawaslu telah membuka akses ke laporan pengawasan, data pelanggaran, dan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Bawaslu, Ridwan Raharja, mendukung inisiatif ini yang sejalan dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi warga.
“Kami menyambut agenda ini. Forum ini sangat penting untuk menyosialisasikan pengawasan pemilu di
