Lebih dari 700.000 kartu jatah dibatalkan karena menerima bantuan secara ilegal tanpa mematuhi batas pendapatan.

Setelah menyingkirkan Partai Aam Aadmi dan mengambil alih kekuasaan, pemerintah BJP di Delhi mulai melakukan pencarian terhadap warga Rohingya. Setelah itu, sejumlah permukiman dihancurkan dan terjadi pengusiran. Kini, pemerintah yang dipimpin oleh Rekha Gupta mulai membersihkan sistem ransum di seluruh ibu kota. Di awal proses ini, lebih dari 700 ribu kartu ransum telah dihapus.

Di Delhi, penerbitan kartu ransum baru telah dihentikan selama 13 tahun. Pemerintah BJP kini memulai kembali proses tersebut. Namun, sebelum menerbitkan kartu ransum baru, dilakukan audit terhadap kartu-kartu lama. Dalam audit itu, 772 ribu kartu ransum ilegal dibatalkan. Kepala Menteri Rekha Gupta menyatakan bahwa setelah audit, pemerintah menemukan 646.123 nama yang pendapatannya melebihi batas yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, hampir 95 ribu penerima manfaat tidak mengambil ransum selama lebih dari setahun. Lebih dari 6.000 kartu ransum milik orang yang sudah meninggal juga masih aktif. Pemerintah Delhi memutuskan untuk membatalkan semua kartu ransum tersebut.

Layanan ransum memiliki batas pendapatan. Mereka yang pendapatannya melebihi batas tersebut tidak menerima semua layanan ransum. Jumlah bahan pangan yang diterima ditentukan berdasarkan pendapatan. Audit di Delhi mengungkapkan bahwa lebih dari 646 ribu penerima manfaat secara ilegal melampaui batas pendapatan untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, kartu mereka dibatalkan. Pada saat yang sama, batas pendapatan untuk menerima layanan ransum telah dinaikkan. Sebelumnya, batas pendapatan untuk menerima ransum di Delhi adalah 1,2 lakh rupee. Artinya, jika pendapatan tahunan sebuah keluarga adalah 1,2 lakh rupee, mereka bisa mendapatkan ransum. Namun, untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah negara bagian kini menaikkan batas pendapatan menjadi 2,5 lakh rupee.

Rekha Gupta mengatakan bahwa kekosongan yang tercipta akibat pembatalan lebih dari 750 ribu kartu ransum akan diisi. Oleh karena itu, setelah 13 tahun, pelamar baru dapat mengajukan permohonan untuk menerima ransum. Namun, ia juga menegaskan bahwa seluruh proses ini bertujuan untuk pemurnian.