Sementara negara bagian gempar dengan daftar guru bermasalah, muncul tuduhan terhadap pemerintah negara bagian mengenai penerimaan mahasiswa kedokteran menggunakan sertifikat suku palsu.
Perkembangan pentingnya adalah, setelah tuduhan serius ini terungkap, tanggung jawab untuk menyelidiki keaslian sertifikat suku justru diberikan kepada Dinas Kesehatan. Padahal, kewenangan menyelidiki dugaan korupsi semacam ini ada pada Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat negara bagian. Mereka kini malah menyerahkan penyelidikan ke Dinas Kesehatan dan meminta ‘laporan tindak lanjut’! Seorang pejabat tinggi administrasi negara bagian menyatakan, ‘Bukan cuma sertifikat suku; sertifikat palsu untuk Kasta Terdaftar juga marak. Jika penyelidikan dilakukan dengan benar, pelaku dari kalangan partai penguasa sendiri akan terbongkar, seperti kasus guru. Sertifikat diperjualbelikan dengan uang. Siswa suku asli dirugikan di sini, sama seperti guru yang kompeten.’ Kehilangan kepercayaan pada penyelidikan pemerintah, tiga siswa adat yang dirugikan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Kolkata. Salah satunya, Avijit Soren, berkata, ‘Kami tidak bisa masuk ke kursi MBBS yang direservasi untuk suku. Karena orang lain telah merebut kursi yang diperuntukkan bagi kami. Kami terpaksa menempuh jalur hukum.’
Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat negara bagian telah mengirim daftar berisi 45 nama mahasiswa kedokteran kepada Direktur Pendidikan Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan. Seorang pejabat setingkat sekretaris bersama dari Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat menginformasikan via surat kepada Direktur Pendidikan Kesehatan, ‘Sebuah organisasi suku di negara bagian ini menuduh ada penerimaan menggunakan sertifikat ST palsu dalam ujian NEET (National Eligibility cum Entrance Test) 2025. Dalam situasi ini, seluruh masalah perlu diselidiki.’ Secara bersamaan, Dinas Kesehatan diminta melaporkan tindakan yang diambilnya kepada Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat.
Setelah menerima surat ini, daftar siswa yang dituduh telah dikirim ke semua otoritas perguruan tinggi kedokteran negeri. Sebuah email yang dikirim dari Swasthya Bhawan ke perguruan tinggi kedokteran meminta mereka memverifikasi dan mengirimkan konfirmasi terkait keaslian sertifikat suku yang diajukan oleh siswa dalam daftar. Sumber dari Swasthya Bhawan melaporkan bahwa daftar itu mencakup enam siswa dari Calcutta Medical College, enam dari NRS Medical College, empat dari National Medical College, dan satu dari Sagar Dutta Medical College. Sumber dari sebuah perguruan tinggi kedokteran menyatakan, ‘Enam siswa yang namanya dikirim kepada kami—sertifikat sukunya telah diverifikasi oleh petugas Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat saat konseling. Oleh karena itu, kami akan mengirimkan apa yang diminta Swasthya Bhawan.’
Seorang pejabat tinggi Dinas Kesejahteraan Suku negara bagian menyatakan, ‘Bagaimana Swasthya Bhawan akan menyelidiki keaslian sertifikat suku? Mereka tidak memiliki yurisdiksi untuk penyelidikan semacam itu. Seharusnya, Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat sendiri yang bisa menyelidiki keaslian sertifikat. Untuk itu, akan lebih tepat jika sertifikat dikirim ke Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat di distrik asal sertifikat tersebut. Pada intinya, kantor SDO di distrik terkait dapat menentukan apakah sertifikat itu palsu atau asli.’ Pertanyaan muncul mengapa pemerintah negara bagian justru menugaskan penyelidikan kepada Dinas Kesehatan.
Pada kenyataannya, keluhan tentang sertifikat palsu mulai muncul di negara bagian ini terutama setelah pembagian sertifikat SC dan ST dimulai dari kamp pemerintah di depan pintu rumah. Namun saat itu, Ketua Menteri tidak menghiraukan tuduhan-tuduhan ini. Dia sibuk melaporkan bagaimana ribuan sertifikat telah dibagikan dari kamp pemerintah. Dari 2012 hingga sekarang, jumlah sertifikat SC dan ST yang dibagikan di negara bagian ini telah melebihi hampir 1,5 kror. Seorang pejabat tinggi Dinas Kesejahteraan Masyarakat Adat negara bagian mengungkapkan, ‘Sebelumnya, seseorang harus mengajukan permohonan dengan dokumen di kantor SDO untuk mendapatkan sertifikat SC atau ST. Berdasarkan permohonan itu, pemberitahuan akan dikirim ke pemohon. Secara bersamaan, departemen akan melakukan penyelidikan lapangan di daerah tersebut. Sertifikat hanya diterbitkan setelah memverifikasi semua informasi pemohon dan mencocokkan data dari lapangan.’ Namun, para pejabat sendiri mengakui bahwa kewaspadaan ini hilang dalam satu dekade terakhir. Mereka mengatakan, ‘Jika seseorang mengajukan permohonan di kamp pemerintah di depan pintu rumahnya, pegawai pemerintah mana yang akan mengambil risiko memverifikasi informasi? Atau akan memberi tahu pemohon bahwa tanpa dokumen tertentu, permohonan sertifikat ST tidak dapat diterima? Jadi, sertifikat diberikan kepada siapa saja yang mengajukan. Efek yang tak terhindarkan adalah anak-anak suku asli kini dirugikan.’
Baru-baru ini, dalam pertemuan Dewan Kesejahteraan Suku negara bagian di Nabanna, Menteri Kehutanan negara bagian, Birbaha Hansda, mengangkat masalah penerimaan mahasiswa kedokteran menggunakan sertifikat suku palsu. Hari Senin lalu, dalam pertemuan Dewan Penasihat Suku negara bagian di hadapan Mamata
