Mantan asisten insinyur distrik pertama Bulacan, Brice Hernandez dan Jaypee Mendoza, telah diberhentikan dari Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya, kata Menteri DPWH.

“Alcantara, Hernandez, Mendoza telah diberhentikan dari DPWH. Untuk yang lain, proses pemberhentian mereka dari DPWH sudah dimulai,” ujar menteri tersebut.

Pemberhentian mantan insinyur distrik pertama Bulacan dari DPWH telah diumumkan sebelumnya.

Dalam wawancara yang sama, lebih banyak kontraktor telah masuk daftar hitam DPWH terkait proyek pengendalian banjir yang bermasalah.

“Kontraktor-kontraktor ini telah masuk daftar hitam.”

Kepala DPWH merujuk pada kasus yang dilaporkan departemen tersebut ke Kantor Ombudsman, termasuk:

  • St. Timothy Construction Corporation
  • SYMS Construction Trading
  • Wawao Builders
  • IM Construction Corporation

Presiden telah meminta penyelidikan terhadap proyek pengendalian banjir yang bermasalah. Beberapa lembaga pemerintah, serta Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, telah meluncurkan penyelidikan masing-masing.

Beberapa proyek pengendalian banjir ternyata adalah proyek fiktif.

Komisi Independen untuk Infrastruktur

Sebuah peraturan presiden telah diterbitkan untuk membentuk Komisi Independen untuk Infrastruktur.

Perpres menyatakan bahwa sangat penting untuk membentuk lembaga independen yang akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat terhadap mereka yang terlibat dalam ketidakberesan dalam proyek infrastruktur pemerintah.

KII akan terdiri dari seorang ketua dan dua anggota yang harus merupakan orang-orang dengan kompetensi, integritas, kejujuran, dan independensi yang terbukti.

Menurut Perpres, lembaga ini akan, atas pengaduan atau inisiatif sendiri, mendengar, menyelidiki, menerima, mengumpulkan, dan mengevaluasi bukti, laporan intelijen, dan informasi, terhadap semua pejabat dan pegawai pemerintah, dan individu lainnya, yang terlibat dalam anomali, ketidakberesan, dan penyalahgunaan dana dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek pengendalian banjir pemerintah dan proyek infrastruktur lainnya di seluruh negeri.

KII akan memprioritaskan penyelidikan proyek pengendalian banjir dan infrastruktur lainnya dalam sepuluh tahun terakhir sejak berlakunya Perpres.

KII akan, berdasarkan temuan, merekomendasikan pengajuan kasus atau tindakan pidana, perdata, dan administratif yang tepat terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab ke badan disiplin, penuntutan, dan administrasi yang berwenang, seperti Kantor Presiden, Kantor Ombudsman, Departemen Kehakiman, dan Komisi Kepegawaian Negara, untuk menuntut akuntabilitas, sesuai dengan hukum, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya

Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) adalah departemen eksekutif pemerintah Filipina yang bertanggung jawab atas perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur nasional, termasuk jalan raya, jembatan, dan sistem pengendalian banjir. Lembaga ini secara resmi didirikan pada 1868 selama periode kolonial Spanyol dan telah berkembang melalui berbagai reorganisasi, yang paling terkenal setelah kemerdekaan negara itu. Misi utamanya adalah menyediakan dan mengelola fasilitas dan layanan infrastruktur berkualitas yang vital bagi pembangunan ekonomi bangsa.

Kantor Ombudsman

Kantor Ombudsman adalah lembaga independen dan tidak memihak yang menyelidiki pengaduan dari masyarakat terhadap badan-badan pemerintah dan maladministrasi. Konsep ini berasal dari Swedia abad ke-18, dengan istilah “ombudsman” yang berarti “perwakilan” atau “agen.” Fungsinya yang modern sejak itu telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara.

St. Timothy Construction Corporation

St. Timothy Construction Corporation bukanlah tempat bersejarah atau situs budaya, melainkan entitas bisnis komersial modern. Dengan demikian, perusahaan ini tidak memiliki sejarah publik atau signifikansi budaya untuk diringkas. Ini adalah perusahaan yang berfokus pada layanan konstruksi dan pengembangan.

SYMS Construction Trading

Syms Construction Trading adalah perusahaan konstruksi dan perdagangan modern, bukan situs sejarah atau budaya. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur, beroperasi dalam sektor komersial dan industri kontemporer.

Wawao Builders

Saya tidak familiar dengan tempat atau situs budaya bernama “Wawao Builders.” Mungkin namanya salah eja, mengacu pada entitas yang sangat lokal atau tidak jelas, atau bukan landmark budaya atau sejarah yang diakui. Bisakah Anda memberikan konteks tambahan atau memeriksa ejaannya?

IM Construction Corporation

IM Construction Corporation bukanlah situs budaya atau landmark sejarah, melainkan perusahaan swasta yang mengkhususkan diri dalam layanan konstruksi dan pengembangan. Sebagai entitas bisnis, perusahaan ini tidak memiliki sejarah atau signifikansi budaya yang terkenal secara publik dalam arti tradisional. Perusahaan ini beroperasi dalam industri konstruksi komersial, berfokus pada proyek-proyek seperti pengembangan perumahan, komersial, atau infrastruktur.

Komisi Independen untuk Infrastruktur

Komisi Independen untuk Infrastruktur bukanlah situs sejarah atau budaya tertentu, melainkan jenis badan pemerintah atau publik. Komisi semacam ini biasanya dibentuk untuk mengawasi dan mengelola proyek-proyek infrastruktur publik skala besar, seperti jaringan transportasi, sistem energi, atau utilitas. Sejarahnya umumnya terkait dengan upaya tata kelola modern yang bertujuan memastikan pengembangan aset nasional yang kritis secara transparan, efisien, dan non-politik.

Komisi Kepegawaian Negara

Komisi Kepegawaian Negara adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan dan manajemen pegawai negeri, biasanya memastikan penunjukan didasarkan pada merit dan kompetensi daripada patronase politik. Bentuk modernnya sebagian besar didirikan pada abad ke-19, dengan contoh sejarah kunci adalah United States Civil Service Commission yang dibuat oleh Undang-Undang Pendleton tahun 1883 untuk mereformasi sistem spoils. Komisi-komisi ini mendasar untuk menciptakan administrasi publik yang profesional, non-partisan, dan efisien.