Pusat Proyek Infrastruktur Riyadh mengumumkan pemberlakuan Kode Infrastruktur mulai besok, Kamis. Kode ini berfungsi sebagai panduan regulasi dan teknis terpadu untuk proyek infrastruktur, menyediakan referensi standar bagi instansi pemerintah, penyedia layanan, kontraktor, konsultan, dan laboratorium. Kode ini memungkinkan mereka mengakses persyaratan teknis dan regulasi yang diperlukan untuk perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan proyek infrastruktur terkait telekomunikasi, energi, air, limbah, jalan, dan lainnya. Ini mencakup proyek dari entitas pemerintah maupun swasta, serta pengembangan besar di seluruh wilayah Riyadh, termasuk kota ibu kota, provinsi, dan desa.
Kode ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, menyatukan standar, serta meningkatkan kualitas dan keamanan pelaksanaan proyek. Kode ini mencakup semua tahap siklus proyek, mulai dari perencanaan dan perolehan izin yang diperlukan, pelaksanaan, rencana manajemen lalu lintas, prosedur keselamatan dan lingkungan, hingga penutupan akhir lokasi. Kode ini mencakup banyak standar dan kontrol terkait pembatas keamanan, izin, kualitas pelaksanaan, kebersihan lokasi, rambu-rambu, pengendalian debu dan limbah, serta aksesibilitas ke rumah dan fasilitas publik.
Kode Infrastruktur berkontribusi pada kualitas kerja yang lebih tinggi, peningkatan kepatuhan, lingkungan proyek di lokasi yang lebih baik, dan memastikan keamanan warga, pejalan kaki, serta pekerja. Kode ini juga mendukung kelancaran operasi tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari. Kontraktor diwajibkan menyediakan jalur aman, mengoordinasikan arus lalu lintas, mengamankan lokasi secara 24 jam, memasang rambu identifikasi standar, menerapkan pencahayaan peringatan, menjaga kebersihan lokasi harian, dan memperbarui izin secara berkala.
Sejak diluncurkan pertama kali, Pusat Proyek Infrastruktur Riyadh telah menyelenggarakan lebih dari 25 lokakarya dan pertemuan untuk memperkenalkan isi kode, peraturan, dan standar kunci kepada penyedia layanan dan kontraktor. Upaya ini bertujuan memastikan implementasi yang efektif, mendorong kemitraan yang optimal, serta mencapai tujuan seperti meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki lanskap perkotaan, dan meningkatkan efisiensi pengeluaran dalam proyek infrastruktur.
