Kabinet Merah Putih mengalami perubahan kemarin.

Empat orang dicopot dari jabatannya.
Kemudian, sebelas pejabat baru langsung dilantik.
Keempat orang yang dicopot adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo, Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, dan Kepala Kantor Staf Presiden A.M. Putranto.
Erick dan Angga mendapat tugas baru. Erick dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Sementara itu, Angga dipercaya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Selain dua orang ini, sembilan orang lainnya juga ditunjuk.
Yaitu, Letnan Jenderal (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan; Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi dan UKM.
Kemudian, Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden; Nanik S. Deyang dan Sony Sanjata sama-sama ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Ada juga Komisaris Jenderal (Purn.) Ahmad Dofiri yang ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden untuk Ketertiban Umum dan Reformasi Kepolisian.
Terakhir, Sarah Saqida ditetapkan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Per kemarin, pengganti Erick sebagai Menteri BUMN masih kosong.
Usai pelantikan, Erick memastikan penggantinya di Kementerian BUMN akan diumumkan oleh Sekretaris Negara. Namun, ia mengaku tidak tahu apa-apa tentang calon penggantinya.
Menurut Erick, pengangkatan Menteri BUMN adalah hak prerogatif Presiden.
“Untuk BUMN, pasti ada pejabat pelaksana tugas, dan Sekretaris Negara yang akan mengumumkan,” kata Erick.
Sekretaris Negara menyatakan bahwa Istana masih mencari orang yang tepat untuk mengisi posisi Menteri BUMN.
“Menteri BUMN definitif belum diangkat karena kami masih mencari,” tegas Sekretaris Negara.
Posisi Menteri BUMN kerap dikaitkan dengan Badan Pengelola Investasi Nusantara Anagata (BPI Danantara).
Sebagian kalangan meyakini Danantara mengambil alih kewenangan Menteri BUMN. Bahkan beredar isu Kementerian BUMN akan dilebur ke dalam Danantara.
Hal ini sempat dibahas dalam rapat di DPR pada Juli lalu.
Kala itu, seorang anggota Komisi VI DPR menyoroti tumpang tindih peran antara Kementerian BUMN dan Danantara. Anggota tersebut menilai peran Danantara semakin dominan dalam mengelola aset BUMN. Situasi ini seolah mengurangi fungsi Kementerian BUMN.
Apresiasi atas Masuknya Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri
Seorang pengamat politik mengomentari masuknya Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri dalam daftar pejabat baru yang dilantik kemarin.
Dijelaskan, Djamari Chaniago sebelumnya pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Dua jabatan ini selaras dengan perannya sebagai Menko Polhukam.
Namun, kinerjanya akan diawasi ketat oleh publik, terutama setelah gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.
“Dalam konteks dinamika geopolitik, keamanan dalam negeri sama pentingnya. Keduanya rentan dan bisa menjadi ekstrem,” dijelaskan. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan Menko Polhukam akan dipertanyakan.
Disebutkan juga bahwa pemilihan Ahmad Dofiri merupakan pilihan yang baik.
Hal ini karena tim khusus telah dijanjikan untuk membantu reformasi kepolisian.