Kabinet: Kesepakatan “Kerangka Kerja Sama Ekonomi” dengan Pakistan menegaskan komitmen untuk membangun kemitraan berkelanjutan.
Kabinet, yang dipimpin oleh Putra Mahkota dan Perdana Menteri, menyetujui perubahan pada beberapa pasal sistem yang mengatur penyedia layanan bagi jemaah haji dari luar negeri. Dewan juga menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat dan sekutu atas partisipasi mereka dalam konferensi Future Investment Initiative, serta berharap kontribusinya dalam menerjemahkan visi menjadi strategi praktis yang mendorong aksi bersama internasional menuju segala upaya yang melayani pembangunan dan kemakmuran global.
Setelah itu, Kabinet meninjau isi pembicaraan yang dilakukan antara Kerajaan dan sejumlah negara di seluruh dunia; untuk memperluas kerangka kerja sama bilateral di berbagai bidang dengan cara yang mencapai kepentingan bersama dan meningkatkan koordinasi mengenai isu dan tantangan global.
Kabinet menegaskan bahwa kesepakatan antara Kerajaan dan Pakistan untuk meluncurkan “Kerangka Kerja Sama Ekonomi” memperluas upaya kedua negara dalam memperkuat hubungan persaudaraan, mengonfirmasi visi bersama mereka menuju pembangunan kemitraan berkelanjutan di berbagai bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi; memenuhi aspirasi kedua bangsa yang bersaudara dan melayani kepentingan bersama mereka.
Kecaman atas Persetujuan Knesset untuk Menerapkan Kedaulatan atas Tepi Barat
Setelah sesi, dijelaskan bahwa Kabinet mengikuti perkembangan situasi regional dan internasional serta upaya internasional yang sedang dilakukan terkait hal ini. Kabinet memperbarui kecaman terkuatnya atas persetujuan Knesset Israel terhadap dua rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menerapkan kedaulatan atas Tepi Barat dan permukiman kolonial ilegal, serta menegaskan dukungan atas hak sah dan historis rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Dewan menyatakan dukungan Kerajaan Arab Saudi terhadap upaya diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai dan menciptakan keamanan dan perdamaian internasional. Dalam konteks ini, Kabinet menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Kerajaan Thailand dan Kamboja; sebagai awal menuju perdamaian berkelanjutan yang memenuhi aspirasi kedua negara dan rakyatnya.
Dukungan untuk Perdagangan Internasional dan Konektivitas Logistik
Kabinet membahas perkembangan kemitraan dengan organisasi internasional, dan dalam hal ini mempertimbangkan penyelenggaraan Forum Rantai Pasokan Global UNCTAD oleh Kerajaan pada tahun depan 2026; sebagai konfirmasi atas posisi globalnya dalam mendukung perdagangan internasional, meningkatkan kerja sama antarnegara, dan menghubungkan mereka secara logistik.
Dewan memuji kesuksesan Forum Kesehatan Global yang diadakan di Riyadh, yang menyaksikan pengumuman inisiatif dan investasi senilai sekitar 124 miliar riyal; yang akan berkontribusi pada peningkatan kepemimpinan Kerajaan di bidang medis dan kesehatan, lokalisasi teknologi, serta dukungan inovasi sesuai dengan target nasional.
Pengakuan atas Peluncuran Proyek Energi Terbarukan
Pada urusan dalam negeri, Kabinet meninjau sejumlah indikator dan statistik ekonomi; termasuk pertumbuhan berkelanjutan ekspor non-minyak seiring kemajuan ekonomi nasional dalam mendiversifikasi jalurnya yang mendukung berbagai sektor dan aktivitas utama dan menjanjikan.
Dewan mengakui peluncuran proyek energi terbarukan baru di berbagai wilayah Kerajaan dengan total kapasitas 4500 megawatt dan investasi melebihi 9 miliar riyal; yang akan berdampak pada pencapaian campuran energi optimal untuk produksi listrik pada tahun 2030, dan meningkatkan kepemimpinan global di bidang ini.
Keputusan
Kabinet meninjau item-item pada agendanya, termasuk item yang dipelajari bersama dengan Dewan Syura. Kabinet juga meninjau kesimpulan yang dicapai oleh Dewan Urusan Politik dan Keamanan, Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Komite Umum Dewan Menteri, dan Otoritas Ahli Dewan Menteri mengenai hal tersebut. Dewan menyimpulkan dengan hal-hal berikut:
– Memberikan wewenang kepada Ketua Dewan Komisi Regulasi Nuklir dan Radiologi – atau yang mewakilinya – untuk berdiskusi dengan pihak Yordania mengenai rancangan Nota Kesepahaman antara Komisi Regulasi Nuklir dan Radiologi di Kerajaan Arab Saudi dan Komisi Regulasi Energi dan Mineral di Kerajaan Hashemite Yordania untuk kerja sama di bidang keselamatan dan keamanan nuklir serta perlindungan radiasi, dan untuk menandatanganinya.
– Menyetujui aksesi Kerajaan Arab Saudi ke Kelompok Penasihat Donor Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (dengan keanggotaan penuh).
– Memberikan wewenang kepada Menteri Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian – atau yang mewakilinya – untuk berdiskusi dengan pihak India mengenai rancangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian di Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani di Republik India di bidang pertukaran komersial dan teknis untuk sektor kelapa sawit dan kurma, dan untuk menandatanganinya.