Kemarahan atas dugaan pungutan liar di sekolah-sekolah Jawa Timur, Dinas Pendidikan tegaskan tidak ada pemerasan.

SURABAYA – Isu mengenai dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah negeri di Jawa Timur ramai diperbincangkan. Menanggapi hal itu, klarifikasi resmi pun segera diberikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur menyatakan tidak ada pungutan liar di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami pastikan, tidak ada pungutan liar di sekolah negeri,” demikian pernyataan dalam rilis pers di Surabaya.

Menurut pernyataan tersebut, seluruh pendanaan kegiatan sekolah negeri di Jatim diatur dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS dilakukan secara terbuka bersama komite sekolah dengan mengedepankan prinsip musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas.

Sekolah juga menerima dana dari berbagai sumber, seperti: Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana BPOPP (Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Provinsi), Sumbangan sukarela masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat yang dimaksud bukanlah kewajiban atau paksaan.

“Jika dana BOS dan BPOPP belum mencukupi, masyarakat boleh berpartisipasi. Tapi itu sumbangan sukarela, hasil musyawarah dengan komite, bukan pungutan liar,” ujarnya.

Dinas Pendidikan Jatim juga membantah isu penahanan ijazah. Menurut pernyataan tersebut, untuk lulusan tahun 2024 dan 2025, seluruh ijazah telah dibagikan. Bahkan, sekolah aktif menghubungi siswa atau mendatangi langsung rumahnya jika ijazah belum diambil.

“Semua ijazah bisa diambil tanpa syarat apa pun. Bahkan bisa dicetak mandiri karena sudah terhubung secara digital,” tambahnya.

Kendala hanya terjadi pada kasus khusus, seperti kesalahan penulisan nama yang harus diperbaiki di pusat, atau alumni yang pindah domisili dan sulit dihubungi.

Perlu diketahui bahwa prosesnya harus dilakukan oleh siswa yang bersangkutan karena wajib mencantumkan sidik jari—sehingga tidak bisa diwakilkan.

Gubernur Jawa Timur juga memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan anggaran sekolah.

“Kami ingin memastikan pengelolaan dana pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, anggaran pendidikan tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga dialokasikan ke lebih dari 4.000 sekolah swasta di Jawa Timur.

Di tengah isu pungli, sektor pendidikan di Jatim terus mencatat prestasi membanggakan. Selama enam tahun berturut-turut, Jatim menjadi provinsi dengan jumlah siswa lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) ke perguruan tinggi negeri terbanyak.

Jawa Timur juga mempertahankan gelar juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat SMK selama tiga tahun berturut-turut. “Kami ingin mewujudkan Generasi Emas 2045. Pendidikan adalah kuncinya,” tegas Gubernur.

Dinas Pendidikan Jatim bersama cabang dinas dan pengawas sekolah terus melakukan pengawasan intensif. Jika ditemukan pelanggaran, akan diberikan tindakan tegas.

“Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan jika ada praktik yang tidak sesuai aturan. Mari kita jaga dunia pendidikan yang bersih dan berintegritas,” tutup pernyataan itu.