Dalam pemilihan Lok Sabha baru-baru ini, BJP tidak meraih mayoritas mutlak. Namun demikian, organisasi mentor mereka, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mati-matian ingin memanfaatkan pemerintah sepenuhnya untuk mendirikan dominasi menyeluruh mereka. Untuk pertama kalinya di era pascakemerdekaan, pidato Hari Kemerdekaan Perdana Menteri secara luas memuji RSS—organisasi yang dituduh terlibat pembunuhan Gandhi dan politik perpecahan komunal, serta dilarang pada masa itu—memaksa bangsa untuk mendengarkan. Pada kenyataannya, tradisi *guru dakshina* (persembahan kepada guru) mereka sedang dipraktikkan. Perdana Menteri Modi saat ini, yang dulunya adalah seorang *pracharak* (juru kampanye) RSS yang berdedikasi, membayar penghormatan seabad kepada sang guru dengan cara ini, dengan memberikan pengakuan resmi kepada Sangh Parivar! Secara bersamaan, dia mengumumkan ‘Misi Populasi’ untuk melaksanakan rencana Sangh Parivar. Misi ini pada dasarnya adalah rencana untuk menciptakan perpecahan di antara masyarakat berdasarkan agama dan kasta, dengan kedok mengidentifikasi yang disebut ‘ghuspethiya’ atau penyusup ilegal untuk mengusir mereka dari negara—upaya pemerintah untuk melepaskan penganiayaan terhadap pengungsi dan komunitas minoritas yang tak berdaya. Ini adalah strategi untuk mengaburkan masalah mendesak seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, yang vital bagi mayoritas populasi negara.
Namun, ‘Misi Populasi’ ini sebenarnya bisa dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mayoritas penduduk tak berdaya di negara ini. Karena, di India, situasi yang cocok kini muncul untuk memanfaatkan bonus demografi, yang dapat memfasilitasi kemajuan ekonomi negara. Alasan utama bonus demografi ini adalah proporsi individu usia kerja (15-64 tahun) jauh lebih tinggi daripada populasi dependen (anak-anak dan lansia). Usia rata-rata India sekarang sekitar 28 tahun, jauh lebih rendah dari usia rata-rata negara berkembang. Para ahli percaya situasi ini muncul karena penurunan tingkat kelahiran dan kematian. Diperkirakan India akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan ini hingga sekitar tahun 2041.
Menurut peneliti, hingga 2030, populasi usia kerja India akan meningkat sekitar 1,2 kror per tahun. Untuk mempekerjakan mereka dengan baik, negara harus menciptakan 85 hingga 90 lakh peluang kerja setiap tahun. Dengan memanfaatkan surplus tenaga kerja dari sektor pertanian di sektor industri, kemajuan ekonomi negara dapat didorong. Ini seharusnya menjadi pemahaman realistis tentang pembangunan ekonomi untuk negara mana pun seperti India, seperti yang coba ditunjukkan ekonom peraih Nobel Arthur Lewis dalam penelitiannya tentang transformasi dari pembangunan pertanian ke industri. Inilah cara pembangunan inklusif di negara ini dimungkinkan. China dan Vietnam telah menarik perhatian global dengan mencapai pembangunan sosial-ekonomi melalui jalan ini. Namun, di negara kita, menurut data resmi, tingkat pengangguran rata-rata, menggabungkan daerah pedesaan dan perkotaan, telah mencapai level tertinggi dalam empat dekade, yang mengkhawatirkan. Ini juga alasan utama meningkatnya ketimpangan pendapatan. Posisi kita dalam Indeks Kelaparan Global hampir di posisi terbawah. Jumlah orang miskin tak berdaya yang tidak bisa mendapatkan dua kali makan layak sehari semakin meningkat. Namun, pemerintah Modi merayakannya dengan sukacita, mengutip laporan Bank Dunia yang mengklaim bahwa ketimpangan dan kemiskinan telah berkurang secara signifikan di negara ini! Saat ini, terkait kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak mungkin ada ironi yang lebih besar.
Memang benar PDB India tumbuh. Tetapi pada saat yang sama, ketimpangan pendapatan dan disparitas distribusi kekayaan meningkat secara mengkhawatirkan. Dalam masyarakat dengan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak setara, kesenjangan sosial juga meningkat signifikan seiring ketimpangan finansial, secara langsung menjadikan komunitas terpinggirkan sebagai korban. Baru-baru ini, laporan Bank Dunia disensasikan dengan cara serupa oleh inisiatif pemerintah. Laporan itu menyatakan bahwa penurunan tingkat ketimpangan saat ini di India telah sangat mengurangi kemiskinan. Di luar mekanisme mereka sendiri untuk menipu masyarakat, laporan Bank Dunia ini telah memberikan banyak ‘oksigen’ bagi Modi dan pemerintahannya. Namun, ketika dipublikasikan secara resmi, tidak pernah disebutkan bahwa banyak ekonom dan peneliti di negara kita dan global telah mempertanyakan validitas laporan ini. Telah terjadi perdebatan luas karena laporan itu tidak sesuai dengan realitas sosial India yang sebenarnya. Terlebih, karena India tidak melakukan survei kekayaan secara sistematis, studi semacam itu tidak mencerminkan gambaran sebenarnya dari konsentrasi kekayaan. Selain itu, hanya melihat pendapatan tidaklah cukup; ada banyak faktor lain seperti disparitas distribusi kekayaan, disparitas konsumsi, disparitas akses ke fasilitas sosial, dll., dan tanpa pengukuran yang tepat, klaim bahwa ‘ketimpangan telah menurun di negara ini’ sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Sangat singkat, mari kita lihat gambaran sosial-ekonomi India yang sebenarnya. Seperti disebutkan sebelumnya, PDB India tidak mencerminkan standar hidup sebenarnya dari rakyatnya. Alasan terbesarnya adalah disparitas parah dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Prasyarat untuk memanfaatkan bonus demografi adalah pembangunan inklusif. Namun, peluang untuk inklusi mayoritas
