BEKASI – Organisasi Mahamuda Bekasi mendesak fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi untuk mengajukan dan menginisiasi penggunaan hak interpelasi terkait mutasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada awal September.

Ketua Mahamuda Bekasi menyinggung skandal mutasi yang masih berlangsung, di mana adik kandung wali kota diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan, sedangkan ipar wali kota (suami dari Kepala Dinas Kesehatan) diangkat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga.

“Mutasi jabatan ini jelas membuka ruang bagi kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Wali kota terlihat menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarganya sendiri,” ujarnya dalam siaran pers.

Mahamuda Bekasi menilai penunjukan kerabat dekat pada posisi kunci melanggar prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jika tidak dihentikan, tambahnya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas pemerintah Kota Bekasi. Desakan untuk membahas hal ini menjadi landasan bagi PKB yang berpotensi bersinergi dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pemenang pemilu, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan lainnya.

“Sebagai partai yang saat ini vokal menyuarakan perlindungan hak masyarakat, kami mendesak PKB mengambil inisiatif dan berkoordinasi dengan fraksi lain mengenai hak interpelasi, dan saya yakin banyak yang akan mendukung. DPRD harus berani mengungkap dugaan kolusi dan nepotisme ini agar publik tahu anggota dewan mana yang berani bersuara dan mana yang hanya menjadi ‘buzzer’ wali kota serta bagian dari permainan korupsi jabatan ini,” pungkasnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998. Partai ini memiliki hubungan erat dengan organisasi Islam terbesar di negara tersebut, Nahdlatul Ulama (NU). Ideologi politiknya berbasis pada nilai-nilai Islam sambil mempromosikan pluralisme, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. PKB memainkan peran signifikan dalam era Reformasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi adalah lembaga legislatif lokal Kota Bekasi, Indonesia. DPRD dibentuk untuk mewakili rakyat dan bertanggung jawab dalam pembuatan peraturan daerah, pengawasan anggaran kota, serta memantau kinerja pemerintah eksekutif lokal. Pembentukan dan kewenangannya diatur oleh undang-undang nasional yang mengatur otonomi daerah di Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik Islam di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Soeharto. Partai ini berkembang dari gerakan dakwah Islam kampus dan telah mengukuhkan diri sebagai kekuatan politik yang signifikan, yang mengadvokasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi Indonesia.

Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai politik besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 sebagai bagian dari gerakan reformasi demokratis di negara itu pasca jatuhnya rezim Soeharto. Partai ini didirikan dengan keterkaitan erat pada organisasi Islam modernis Muhammadiyah dan mengusung platform yang berbasis pada nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan keadilan sosial.